Batam entaskan 10 ribu warga miskin. Anggaran besar disiapkan untuk hapus kawasan kumuh.
BATAM (gokepri) – Mengentaskan warga dari jurang kemiskinan menuntut strategi matang dan kucuran dana yang akurat. Pemerintah Kota Batam membuktikan hal ini dengan menyuntikkan anggaran ratusan miliar rupiah demi memangkas beban biaya hidup masyarakat.
Keberhasilan menekan angka kemiskinan tersebut tak lepas dari tiga jurus utama pemerintah dalam mengintervensi ekonomi warga. Strategi ini mencakup pengurangan pengeluaran harian, peningkatan kapasitas pendapatan, serta penanganan khusus wilayah tertinggal.
Baca Juga: HUT ke-24 Kepri: Pertumbuhan Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun
Data terbaru menunjukkan tren positif saat kelompok warga berpenghasilan rendah di wilayah ini menyusut drastis. Sebanyak 10 ribu jiwa berhasil keluar dari status miskin jika membandingkan angka tahun lalu dengan catatan teranyar.
Catatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Juli 2026 menempatkan penduduk kategori Desil 1 tersisa 19.220 keluarga atau sekitar 58.139 jiwa. Angka ini turun tajam dari posisi BPS September 2025 yang saat itu masih menyentuh 68,04 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 3,81 persen.
Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, menyebut perbaikan taraf hidup ini berjalan lurus dengan program jaminan sosial yang gencar bergulir. “Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif,” tuturnya pada Selasa (29/9/2026).
Langkah krusial lainnya menyasar penciptaan lahan pekerjaan lewat pelatihan industri, penguatan UMKM, hingga pengembangan usaha lokal. Aparatur negara juga turun langsung membenahi kantong kemiskinan di kawasan kumuh maupun wilayah kepulauan melalui program lintas instansi.
Pemetaan lokasi sasaran kini semakin tajam agar penyaluran bantuan sosial tidak meleset. Kecamatan Sagulung mencatatkan jumlah keluarga prasejahtera terbanyak dengan 2.740 keluarga, menyusul Galang 2.412 keluarga, dan Batu Aji 1.918 keluarga.
Bila menghitung secara individu, jumlah warga miskin di Sagulung mencapai 8.441 jiwa dan Galang sebanyak 8.223 jiwa. Kondisi timpang ini menegaskan bahwa karakter kemiskinan di pusat kota sangat berbeda dengan wilayah penyangga sehingga butuh pendekatan khusus.
Selain mengurus kemiskinan umum, petugas juga menyisir kelompok masyarakat miskin ekstrem lewat verifikasi ketat. Pada tahun 2026 ini, pendataan mencatat 72 keluarga atau sekitar 450 jiwa yang hidup dalam kondisi sangat rentan tersebut.
Tantangan lainnya muncul dari 10.310 warga usia produktif yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Petugas turut menemukan 10.396 keluarga tidak punya aset produktif, walau 3.389 keluarga lainnya sudah mulai merintis usaha sendiri.
Kenyataan di lapangan tersebut memicu pemerintah untuk memperbanyak pelatihan kerja dan menyalurkan modal bisnis. Bantuan alat produksi hingga bimbingan wirausaha terus mengalir agar masyarakat mampu berdikari secara finansial.
Semua ambisi ini mendapat sokongan penuh dari kas daerah yang terus melonjak setiap tahun. Dana penanggulangan kemiskinan meroket dari Rp88,54 miliar pada 2023, kemudian naik menjadi Rp519,24 miliar pada 2024 dan Rp565,56 miliar pada 2025, hingga menembus Rp864,95 miliar pada 2026.
Dari total dana raksasa tersebut, porsi terbesar senilai Rp466,35 miliar mengucur untuk meringankan beban pengeluaran keluarga prasejahtera. Sisanya terbagi untuk peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp14,15 miliar dan pemberantasan kantong kemiskinan senilai Rp384,45 miliar.
Ke depannya, penanganan kerentanan sosial ini membutuhkan konvergensi program antar instansi dan pemanfaatan data yang valid. Harapannya, intervensi menyeluruh ini sanggup mencetak masyarakat yang kuat secara ekonomi sehingga mereka tidak kembali jatuh miskin.
Baca Juga: Apa yang Membuat Angka Kemiskinan Kepri Turun?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
