TANJUNGPINANG (gokepri) – Sekolah-sekolah negeri di Kepulauan Riau mengalami lonjakan jumlah siswa baru pada tahun ajaran 2024/2025. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, mengatakan kebijakan SPP gratis bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Baca:
- SPP Gratis untuk SMA, SMK dan SLB di Kepri Mulai Juli 2024
- Disdik Kepri Evaluasi Program SPP Gratis Agar Tak Menjadi Temuan BPK
“Tentu saja, siapa yang tidak ingin masuk sekolah negeri dengan SPP gratis? Tapi kami tetap mengarahkan sebagian siswa ke sekolah swasta,” kata Andi, Sabtu (29/6/2024).
Andi menjelaskan, jumlah pendaftar di sekolah negeri tahun ini meningkat hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan beberapa sekolah mengalami kelebihan kapasitas, sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi situasi ini.
“Kami sedang berupaya menambah ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan seluruh siswa dapat belajar dengan nyaman,” ujar Andi.
Ia menekankan sekolah swasta juga memiliki kualitas yang tidak kalah baik dengan sekolah negeri. Pihaknya meminta wali murid agar bijak dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka.
“Jika terlalu banyak siswa di satu sekolah, itu tidak baik. Apalagi tahun ini, berdasarkan evaluasi tahun lalu, tidak ada lagi kelas paralel,” kata Andi.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membebaskan biaya sumbangan pembinaan (SPP) bagi siswa SMA, SMK dan SLB mulai Juli 2024. Melalui program ini diharapkan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh pelajar di Kepri.
Program ini akan berlaku di seluruh jenjang SMA/SMK dan SLB negeri di tujuh kabupaten/kota di Kepri. “Mulai Juli nanti, tidak ada lagi pungutan SPP di sekolah negeri,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, Senin 10 Juni 2024.
Andi menjelaskan program SPP gratis ini akan terus berlanjut. Untuk tahap awal, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp43 miliar untuk SPP gratis di enam bulan pertama, yaitu periode Juli hingga Desember 2024.
Dengan alokasi itu, maka biaya operasional sekolah negeri tingkat SMA, SMK dan SLB di Kepri berasal dari dua sumber. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN dan biaya dari APBD Kepri untuk SPP gratis.
Dinas Pendidikan berharap mendapat dukungan dari semua pihak agar pendapatan asli daerah (PAD) di APBD Kepri terus meningkat. Hal ini penting agar ke depannya program SPP gratis dapat mencakup seluruh sekolah negeri dan swasta di Kepri.
“Kalau bisa, program ini bisa berlanjut setiap tahun. Nanti semua SPP gratis melalui Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah),” kata Andi.
Ia juga mengingatkan pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan-pungutan lain. Dengan adanya bantuan ini, Andi berharap tidak ada lagi anak di Kepri yang berhenti atau putus sekolah karena alasan biaya.
“Jangan sampai ada lagi anak yang tidak bisa ikut ujian atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro
