Sempat Berjalan Sebulan, Pajak Hiburan 40 Persen Tak Berlaku di Karimun

Bapenda Karimun melakukan monitoring terhadap wajib pajak tempat hiburan di Karimun. (dokumen)

Karimun (gokepri.com) – Kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen ternyata tidak berlaku di Karimun.

Informasi itu disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karimun, Agustyawarman, Kamis, 1 Februari 2024.

Pria yang akrab disapa Awan ini menyebut, awalnya tempat hiburan di Karimun sudah menerapkan kenaikan pajak hiburan sebesarp 40 persen sejak 1 Januari 2024.

Hanya saja, kenaikan pajak 40 persen itu ternyata memberatkan pelaku dunia pariwisata, khususnya tempat hiburan di Karimun.

“Saya kebetulan bertemu dengan Pak Bupati, rupanya beliau tidak tahu kalau kenaikan pajak 40 persen juga terjadi Karimun dan saya sampaikan kalau pelaku pariwisata di Karimun sangat terpukul,” ujar Awan.

Awan kemudian meminta keringanan dari Bupati Karimun terkait kenaikan pajak hiburan yang 40 persen tersebut. Sebab, berdasarkan aturan dari Mendagri, kewenangan pajak hiburan itu berada di tangan bupati atau walikota.

“Jika wisatawan berbelanja dengan nilai satu juta rupiah saja, maka mereka akan dikenai pajak 400 ribu rupiah. Mana sanggup kalau begiu,” jelasnya.

Awan menyebut, permintaan tersebut kemudian dijawab secara lisan oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq kalau kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen tidak berlaku di Karimun.

“Pak Bupati kemudian menjawab, kalau pajak hiburan di Karimun tidak naik. Tidak ada yang namanya 40 persen,” terangnya.

Awan pun lantas mengucapkan terima kasih atas kebijakan yang diberikan Bupati Karimun.

“Saya mewakili pelaku pariwisata di Karimun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas kebijakan ini,” kata Awan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan secara tertulis dari Bupati Karimun terkait tidak naiknya pajak hiburan tersebut.

Penulis: Ilfitra