Sekolah Tinggi Teologi Real Batam Dibangun di Nongsa

Ground breaking Sekolah Tinggi Teologi Real Batam di Nongsa, Kota Batam, Jumat 10 September 2021
Ground breaking Sekolah Tinggi Teologi Real Batam di Nongsa, Kota Batam, Jumat 10 September 2021

Batam (gokepri.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Sekolah Tinggi Teologi (STT) Real Batam dan rusun di Jalan Hang Jebat, Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pembangunan yang didukung dana aspirasi anggota Komisi V DPR, Cen Sui Lan, Politisi Partai Golkar ini didirikan di lahan seluas satu hektare. Bangunan ini bakal menampung 127 mahasiswa dengan fasilitas layaknya apartemen.

Hadir dalam ground breaking pembangunan STT Real Batam dan rusun di antaranya Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera III Zubaidi, dan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Real Batam Dr. F. Irwan Wijaya Maie. Selain itu hadir juga Komandan Batalyon Infantri X Marinir, Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Pargaulan Simanjuntak, Perwakilan BKAG, PGPI, PGLII, BAMAG, PPKB dan BMPSM.

Zubaidi mengatakan, pembangunan sekolah tinggi dan rusun di kawasan Nongsa ini merupakan kebijakan dari Kementrian PUPR yang berkolaborasi dengan DPR RI. “Dalam kondisi ini, Kementerian PUPR terus bergerak untuk pembangunan infrastruktur agar ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik,” ucap Zubaidi.

Pembangunan sekolah tinggi dan rusun ini menelan anggaran Rp16,8 miliar yang berasal dari APBN. Dan bangunan ini nantinya akan dibangun dengan masa kerja selama 210 hari.

“Hunian mahasiswa yang baik, kelak akan meningkatkan kualitas mahasiswa menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Zulkarnain menyampaikan, bebrapa hari lalu telah menerima kunjugan kerja dari Komisi VIII DPR RI. Banyak hal yang telah disampaikan, terutama dalam hal keagamaan.

“Menjaga kondusivitas di Batam itu wajib,” katanya.

Kalau negeri ini ingin maju, kata Zulkarnain, Provinsi Kepri dan kota Batam khususnya, maka harus kita jaga kerukunan umat beragama agar hidup bisa berdampingan secara harmonis. Istilahnya adalah moderasi beragama harus diperkuat.

Moderasi beragama, lanjutnya, adalah orang-orang yang berpikir moderat yang menjadi rujukan. Kalau agama tidak mungkin kita moderasikan, tetapi orang beragama kita moderasikan.

“Ketika kita bicara sosial, maka kita dahulukan kepentingan orang ramai. Ketika kita bicara tentang kesatuan, tentang negeri kita tercinta, tentunya kita melihat bagaimana kebutuhan dari masyarakat banyak yang menjadi sasaran kita,” terangnya.

Namun demikian, ketika kita bicara agama, itu adalah dogma masing-masing atau keyakinan masing-masing yang harus kita pertahankan. “Tapi, ketika kita bicara tentang negara dan kesatuan, maka harmonisasi lah jawabannya,” katanya. (wan)

Baca juga: Kepri Rencanakan Sekolah Tatap Muka 1 Oktober

BAGIKAN