Jakarta (gokepri.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dua orang berstatus tersangka di kasus ini adalah Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.
Ini adalah sejarah pertama kalinya KPK menerbitkan SP3 sejak berlakunya UU baru, yaitu UU No 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut pihaknya telah melaporkan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi BLBI tersebut kepada Dewan Pengawas KPK.
“Terkait lapor ke dewas pasti kita sudah lapor terkait penerbitan SP3. Dan SP3 itu kita sudah terbitkan kemarin per tanggal 31 Maret 2021,” ujar Alexander dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Alex menyebut bahwa penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK. Menurutnya, sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.
“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK. Yaitu ‘Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum’,” katanya.
SP3 tersebut pun disambut rasa syukur Sjamsul Nursalim dan Itjih. “Berita ini kami syukuri sebagai bukti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia,” kata kuasa hukum Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, Maqdir Ismail.
Menurutnya, penerbitan SP3 atas kasus kliennya, merupakan bentuk kepastian hukum. “Bagi kami sebagai kuasa hukum, ini adalah ada berita baik karena sudah ada kepastian hukum terhadap perkara akibat adanya krisis 1997/1998,” ujarnya.
Baca juga: Kepala BP Bintan Dipanggil KPK
SP3, menurut Maqdir, wajar diterbitkan jika tidak ditemukan bukti perbuatan pidana. “Atau buktinya tidak cukup, atau karena sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan itu bukan perkara pidana, maka perkara lainnya harus dihentikan,” katanya. (wan)







