Kementerian ESDM melihat potensi Batam dari status kawasan perdagangan bebas dan pusat industri. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik membutuhkan perluasan infrastruktur pengisian daya.
JAKARTA (gokepri) — Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pusat industri, dan pintu masuk wisatawan membuka peluang pengembangan kendaraan listrik. Saat ini, baru 17 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang beroperasi di kota tersebut.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai posisi strategis Batam dapat menjadi modal untuk mengembangkan mobilitas berbasis listrik. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur pengisian daya dan kerja sama lintas sektor.
Koordinator Pengembangan Smart Grid, Stasiun Pengisian dan Penyimpanan Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wahyudi Joko Santoso mengatakan, pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik.
Baca Juga: Denza Z9 GT Meluncur di Indonesia, Mobil Listrik Rp2,25 Miliar
“Pemerintah mendorong ekosistem kendaraan listrik melalui penguatan kebijakan, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Wahyudi di Jakarta, Jumat (21/11).
Menurut Wahyudi, saat ini terdapat 17 SPKLU yang beroperasi di Batam. Pemerintah terus mengevaluasi regulasi untuk memberi kepastian usaha sekaligus menjamin keselamatan dan kualitas layanan.
Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Kebijakan tersebut antara lain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas pemerintah.
Pemerintah juga mengatur biaya layanan pengisian listrik di SPKLU dan menyusun rencana pengembangan SPKLU periode 2025–2030. Wahyudi mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi aturan agar lebih mendukung investasi dan kerja sama usaha.
“Regulasi yang ada terus dievaluasi agar semakin akomodatif, memberikan kepastian berusaha, membuka ruang kerja sama, serta tetap menjamin keselamatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain regulasi, pengembangan SPKLU membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Dukungan itu mencakup penyediaan lahan strategis, kemudahan perizinan, serta integrasi infrastruktur pengisian daya ke dalam tata ruang wilayah.
Ketersediaan titik pengisian daya menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengguna kendaraan listrik. Tanpa jaringan SPKLU yang memadai, masyarakat dan pelaku usaha akan menghadapi keterbatasan saat menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas sehari-hari.
Pasokan listrik dan peluang Batam
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau Muhammad Darwin mengatakan, Batam memiliki potensi ekonomi dan ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik.
Berdasarkan data triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,2 persen. Darwin menyebut Batam juga masuk dalam kelompok 20 besar kawasan cepat tumbuh Batam–Bintan.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berjalan seiring dengan pengembangan mobilitas berkelanjutan, termasuk penggunaan kendaraan listrik.
Darwin juga menyoroti kapasitas pembangkitan listrik Batam yang mendekati 700 megawatt (MW). Sekitar 80 persen kapasitas tersebut bersumber dari gas.
Selain itu, Batam memiliki rencana tambahan pasokan gas dari Riau pada awal 2027. Kondisi tersebut menjadi salah satu potensi pasokan energi untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik.
“Dengan sekitar 80 persen dari kapasitas pembangkitan yang mendekati 700 MW bersumber dari gas dan adanya rencana pasokan gas baru dari Riau pada awal 2027, Batam memiliki potensi dari sisi ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik,” ujar Darwin.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan insentif perpajakan bagi kendaraan listrik untuk periode 2025–2026. Pemerintah daerah turut mendorong penambahan SPKLU di lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan dan kawasan pemerintahan, melalui koordinasi dengan PLN.
Di sisi lain, PT PLN (Persero), PT PLN Batam, dan badan usaha penyedia SPKLU perlu memperkuat kepatuhan perizinan, keselamatan kerja, serta keandalan layanan. Pemerintah juga mendorong integrasi data melalui single gateway Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. ANTARA
Baca Juga: PLN Batam Luncurkan 3 SPKLU Ultra Fast Charging
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







