RUU PENYIARAN: PWI Tolak Larangan Penayangan Jurnalistik Investigasi

UKW gratis PWI
Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun. Foto: DOK. PWI

Batam (gokepri) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dihasilkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Salah satu poin yang ditolak PWI adalah larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Menurut PWI, larangan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur pers nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Baca Juga:

Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun menegaskan pers nasional memiliki hak untuk tidak hanya mencari, mengolah gagasan dan informasi, tetapi juga menyebarluaskannya sebagai sebuah karya jurnalistik yang berkualitas. Larangan penayangan jurnalistik investigasi, menurut Atal, merupakan bentuk pembungkaman pers dan upaya untuk membatasi ruang publik dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

PWI juga mengkritik Pasal 42 RUU Penyiaran yang memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran. Menurut PWI, kewenangan tersebut seharusnya berada di tangan Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam UU Pers.

“Jika Pasal 42 ini diloloskan, KPI akan menjadi lembaga super power,” ungkap Ketua LKBPH-PWI Kamsul Hasan. “Hal ini jelas perlu ditolak karena mengambil kewenangan Dewan Pers yang diatur dalam UU Pers.”

Selain itu Kamsul juga menyesalkan bahwa Pasal 42 asli dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur tentang kegiatan jurnalistik penyiaran yang dilaksanakan oleh wartawan malah dihapus dari RUU terbaru hasil Baleg DPR RI tersebut.

Selain larangan penayangan jurnalistik investigasi dan kewenangan super power KPI, PWI juga menyoroti beberapa materi lain dalam RUU Penyiaran yang perlu diubah atau dihapus. Salah satunya adalah penerapan sanksi administrasi yang berpotensi mengkriminalisasi pers nasional.

PWI meminta DPR RI untuk membahas kembali RUU Penyiaran secara terbuka bersama masyarakat pers dan organisasi pers sebagai pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk menjaga kemerdekaan pers dan memastikan RUU Penyiaran selaras dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia.

PWI akan segera menyampaikan Daftar Isian Masalah (DIM) yang berisi poin-poin yang perlu diubah atau dihapus dari RUU Penyiaran kepada Baleg DPR RI, Komisi I DPR RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM RI. PWI berharap masukannya dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Penyiaran selanjutnya.

“PWI meminta DPR RI untuk RUU Penyiaran dibahas kembali secara terbuka bersama masyarakat pers dan organisasi pers sebagai pemangku kepentingan sebagai bentuk menjaga kemerdekaan pers,” ujar Hendry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN