Kenaikan tarif penerbangan memicu lonjakan biaya. Pemerintah menjamin jamaah tak dibebani, namun sumber anggaran masih dibahas dengan DPR.
JAKARTA (gokepri) — Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk operasional ibadah haji tahun ini. Kenaikan ini dipicu lonjakan biaya penerbangan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah berkomitmen menutup selisih biaya tersebut. Namun, sumber anggaran masih dibahas bersama DPR, terutama terkait dasar hukumnya.
Baca Juga: Avtur Naik, Biaya Penerbangan Haji Bisa Tembus Rp50 Juta
“Kami pastikan tambahan anggaran ini tidak dibebankan kepada jamaah. Sekarang kami fokus mencari dasar hukum untuk penggunaan anggaran itu,” kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (15/4).
Tambahan biaya berasal dari usulan maskapai. Garuda Indonesia mengajukan kenaikan Rp974,8 miliar, sementara Saudia Airlines Rp802,8 miliar. Total biaya penerbangan haji melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.
Irfan menyebut pemerintah berharap DPR segera menyetujui skema pembiayaan tersebut. Keputusan itu akan dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR.
“Angkanya sudah jelas. Total tambahan Rp1,77 triliun. Kami harap bisa segera diputuskan,” ujarnya.
Mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan haji pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Adapun biaya penerbangan petugas haji ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ANTARA
Baca Juga: Wamenhaj: War Ticket Haji Masih Wacana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
