Putra Siregar Didakwa Jual Ponsel Ilegal, Negara Dirugikan Rp26 Juta

Putra Siregar
Putra Siregar. (Foto: Instagram)

Jakarta (gokepri.com) – Putra Siregar, Bos PStore, didakwa menimbun dan menjual barang impor ilegal. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/8/2020).

“Bahwa terdakwa Putra Siregar bin Imran Siregar menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana,” demikian bunyi surat dakwaan tersebut.

Kasus yang menjerat Putra dimulai pada 2017. Kala itu Putra Siregar baru merintis usaha penjualan ponsel dan membuka konter di kawasan Condet, Jakarta Timur. Putra menjual berbagai macam merek ponsel yang diperolehnya dari seorang DPO bernama Jimmy.

“Menjual beberapa jenis handphone yang berasal dari pembelian oleh terdakwa di Batam dan juga pembelian berasal dari Jimmy (DPO),” isi dakwaan tersebut.

Pada bulan April, handphone tersebut dikirimkan ke toko milik Putra Siregar untuk segera dijual kembali masyarakat. Jaksa mengungkapkan Putra dibantu oleh seseorang dalam mengoordinasikan penerimaan barang, distribusi barang, serta menerima uang setoran penjualan sekaligus mentransfer hasil penjualan.

Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta mendapatkan informasi terkait adanya potensi penimbunan dan penjualan ponsel ilegal oleh Putra Siregar. Tim kemudian mendatangi konter Putra Siregar dan melakukan pemeriksaan. Dari pengecekan acak terhadap nomor IMEI ponsel melalui website http://kemenperin.go.id/imei, ternyata tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tim Bea Cukai kemudian melakukan penindakan, yaitu penyitaan terhadap ratusan unit handphone berbagai merek untuk dibawa ke Kanwil DJBC Jakarta guna diserahkan kepada penyidik dan dilakukan proses hukum. Jaksa mengatakan bahwa tim juga menyita sejumlah unit ponsel milik Putra Siregar di dua cabang toko lainnya, PS Store Sawangan Depok dan PS Store KH Hasyim Asyari Tangerang Selatan. Selain itu juga disita buku catatan konter, struk jual-beli, slip setoran, buku kuitansi penjualan barang, serta buku catatan persediaan barang PS Store.

Jaksa menerangkan ratusan ponsel yang diperoleh Putra dari Batam itu didatangkan bukan dari wilayah kepabeanan sehingga tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan. Atas perbuatan Putra ini, negara mengalami kerugian dari PPN sebesar Rp15.041.668 dan dari PPH Rp11.281.251.

“Sehingga penerimaan oleh negara yang tidak dapat diterima oleh negara akibat perbuatan terdakwa yang berasal dari PPN dan PPh sebesar Rp26.322.919,” ungkap Jaksa.

Atas keseluruhan perbuatannya, Putra Siregar didakwa melanggar Pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (wan)

BAGIKAN