BATAM (gokepri) – Penanganan banjir di Kota Batam ditetapkan sebagai satu dari 15 program prioritas pemerintah daerah. Untuk merealisasikan target tersebut, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakilnya, Li Claudia Chandra, menyinkronkan data dan langkah penanganan agar lebih terukur di lapangan.
Sinkronisasi ini dibahas secara rinci dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir yang digelar di Kantor Wali Kota Batam pada Kamis (1/10/2026). Pertemuan yang melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, perwakilan BP Batam, serta seluruh camat dan lurah ini difokuskan pada pembagian wilayah kerja.
“Banjir menjadi bagian dari program prioritas kami. Hari ini kami mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk mengidentifikasi titik prioritas, memetakan kondisi yang ada, menyinkronkan tugas antara Pemko dan BP Batam, serta merumuskan rencana aksi nyata di lapangan,” ujar Amsakar.
Berdasarkan pendataan terbaru pemerintah, tercatat ada 167 titik banjir di wilayah Batam yang masuk dalam peta penanganan. Agar pengerjaannya lebih fokus dan tidak tumpang tindih, kewenangan penanganan dibagi menjadi dua. Sebanyak 33 titik akan ditangani langsung oleh BP Batam, sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab Pemko Batam.
Langkah sinkronisasi ini diambil untuk memastikan tidak ada wilayah rawan yang tidak tertangani akibat kebingungan administratif antara kedua instansi.
Dalam rapat tersebut, kawasan Bengkong Swadebi mendapat perhatian khusus. Lokasi yang berada di wilayah cekungan ini merupakan titik temu tiga aliran air, dengan salah satu debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden. Tingginya debit air di lokasi ini sempat mengakibatkan insiden kendaraan terseret arus saat hujan lebat.
Sebagai solusi teknis, Pemko dan BP Batam menyepakati pembangunan infrastruktur berupa kolam retensi serta rumah pompa di bagian hilir. Fasilitas ini dirancang untuk menampung sekaligus mengatur aliran air secara terintegrasi di kawasan padat penduduk tersebut.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan bahwa evaluasi berkala dan penyamaan data adalah kunci penanganan yang efektif. Mengingat perkembangan kawasan permukiman yang sangat dinamis, data titik banjir harus diperbarui secara rutin oleh camat dan lurah.
“Data dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus dipastikan benar-benar bebas banjir saat ini. Penanganan kawasan cekungan butuh intervensi teknis yang matang,” jelas Li Claudia.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Amsakar meminta seluruh jajarannya untuk rutin mempublikasikan perkembangan penanganan banjir agar masyarakat mengetahui langkah konkret yang sedang dikerjakan.
Selain masalah banjir, para camat dan lurah juga ditugaskan menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin. Pendataan ini mencakup inventarisasi keluhan infrastruktur harian warga, mulai dari jalan berlubang hingga penerangan jalan, sehingga pemerintah dapat merespons dan menyusun anggaran perbaikan berdasarkan data riil di lapangan. INFO
Baca Juga: Wujudkan Batam Bebas Banjir, Amsakar-Li Claudia Kebut Infrastruktur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
