Prabowo Naikkan Target Pertumbuhan Ekonomi Menjadi 6 Persen

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2027 dalam pidato RAPBN di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bay

Pemerintah menaikkan target pertumbuhan sambil menekan defisit dan kemiskinan. RAPBN 2027 memuat sejumlah sasaran ekonomi dan sosial.

JAKARTA (gokepri) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027, lebih tinggi dari sasaran APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Target itu dipasang bersama rencana defisit 2,40 persen PDB dan penurunan kemiskinan serta pengangguran.

Presiden menyampaikan target tersebut saat menyampaikan pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Ambisi pertumbuhan itu muncul ketika ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan. Pemerintah kini memasang sasaran 6 persen untuk tahun berikutnya, dengan sejumlah indikator makro sebagai penyangga.

Baca Juga: Memotret Ekonomi Indonesia dari Kepri

Dalam RAPBN 2027, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut naik dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dari Rp3.153,6 triliun pada tahun ini. Selisih pendapatan dan belanja itu menghasilkan kebutuhan pembiayaan Rp671,2 triliun.

Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rencana defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen PDB dengan pembiayaan Rp689,1 triliun.

Presiden mengatakan target pertumbuhan 2027 lebih tinggi dibandingkan sasaran dalam APBN tahun berjalan.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen,” kata Prabowo.

Asumsi makro RAPBN 2027 juga mencakup inflasi 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah menetapkan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Pertumbuhan 6 persen tidak hanya dikaitkan dengan indikator makro. Pemerintah juga memasang sasaran perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan pada 2027.

Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 6,0–6,5 persen, lebih rendah dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen. Pemerintah mengaitkan penurunan itu dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan APBN yang efektif.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30–4,87 persen. Sasaran tersebut lebih rendah dibandingkan rentang 4,44–4,96 persen dalam APBN 2026.

Rasio gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari sasaran 0,377–0,380 tahun ini. Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Rangkaian target tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya menempatkan pertumbuhan sebagai sasaran RAPBN 2027. Pertumbuhan juga diproyeksikan menjadi salah satu tumpuan untuk memperbaiki indikator sosial.

Target RAPBN 2027 itu beriringan dengan keyakinan Prabowo terhadap kinerja ekonomi pada tahun berjalan. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 pada Jumat pagi, ia menyebut pertumbuhan tahun ini berpeluang mencapai 6 persen.

“Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen,” ujar Prabowo.

Optimisme tersebut muncul setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026. Pemerintah kemudian membawa target 6 persen itu ke dalam rancangan kebijakan fiskal 2027.

RAPBN 2027 selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN. Sasaran pertumbuhan, defisit, pendapatan, belanja, serta indikator sosial masih berada dalam proses pembahasan anggaran. ANTARA

Baca Juga: Di Balik Keyakinan Singapura Berinvestasi di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait