PP 41/2021: Manufaktur di FTZ Songsong Era Baru

Pp 41/2021
Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hioeng (Kiri) mendampingi Airlangga Hartarto yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian di Batamindo Industrial Park. Foto diambil sebelum pandemi. (Foto: Kementerian Perindustrian)

Batam (gokepri.com) – Regulasi baru PP 41/2021 terkait Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun menjadi angin segar bagi pelaku industri di Kepri. Hal ini diyakini akan dapat menggairahkan kembali industri di Kepri terutama Batam.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hioeng mengatakan dengan terbitnya PP 41/2021 tersebut, permasalahan investasi baik yang baru atau yang sudah ada dapat diselesaikan pada tingkat BP.

Sesuai PP tersebut BP telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan sejumlah perizinan berusaha. Bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Ini tentunya kabar baik bagi para industri di wilayah KPBPB,” kata Tjaw kepada gokepri.com, Senin (22/2/2021).

|Baca Juga: Apindo: PP 41 Angin Segar di Tengah Keterpurukan Ekonomi Kepri

Kemudian, dalam PP tersebut salah satu fasilitas dan kemudahan yang diberikan adalah terkait larangan dan pembatasan (lartas) yang selama ini menjadi keluhan bagi pelaku industri industri.

Sesuai pasal 64 ayat 2 berbunyi atas pemasukan barang ke KPBPB dari luar daerah pabean belum diberlakukan ketentuan pembatasan. Kecuali atas pemasukan barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di KPBPB, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup.

“Artinya BP sudah diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan impor atas bahan baku atau bahan penolong yang masuk dalam aturan pembatasan dari Kementerian dan Lembaga,” katanya.

|Baca Juga: PP 41/2021 Terbit, Pemerintah Satukan BP Batam Bintan Karimun

Hal inilah yang menurut dia selama ini diperjuangkan oleh pelaku usaha di Kepri. Supaya ada pelimpahan kewenangan kepada BP, agar proses perizinan bisa cepat karena tidak perlu lagi ke pusat.

Tjaw mengatakan hal-hal klasik yang mengganggu pemasukan arus barang sudah terselesaikan. Karena itu pihaknya akan segera menyampaikan ke para industri agar dpt merealisasikan investasinya bagi yang baru dan melakukan perluasan bagi yang eksisting.

“Sehingga turut andil dalam program pemulihan ekonomi Nasional di masa pandemi covid-19 saat ini,” ujarnya.

(ard)

|Baca Juga:

BAGIKAN