Batam (gokepri.com) – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri hingga kini masih menunggu arahan dari pusat terkait rekomendasi yang telah ada di tangan Rudi-Aunur. Hal ini menunjukkan dukungan PKS terkait persiapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri masih berpotensi berubah.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Kepri Bahtiar mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS terkait persiapan Pilgub Kepri.
“(Pilkada) Provinsi kita tunggu arahan dulu dari DPP,” ujar Bahtiar, Minggu, 18 Agustus 2024.
Baca Juga: Rekomendasi PKS Mengalir untuk Pasangan Rudi-Rafiq di Pilkada Kepri
Sebelumnya, melalui Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, PKS telah memberikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Muhammad Rudi – Aunur Rafiq untuk maju dalam Pilkada Kepri. Rekomendasi ini diberikan di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.
Namun, hingga kini Bahtiar mengaku masih menunggu arahan atas surat rekomendasi yang telah diberikan kepada Muhammad Rudi – Aunur Rafiq.
“Iya, tetap menunggu arahan. Belum ada arahan, maksudnya teknisnya belum ada arahan,” ujarnya.
Bahtiar juga tidak menyebutkan secara rinci, saat ditanya mengenai apakah surat rekomendasi tersebut sudah masuk ke DPW PKS Kepri. “Kita tunggu tanggal mainnya ya,” jawabnya singkat.
Sebelumnya, Bahtiar mengungkapkan harapannya agar rekomendasi yang telah diberikan tidak berubah hingga waktu pendaftaran resmi tiba.
“Mudah-mudahan sampai pendaftaran aman. Karena kita tidak tahu juga dinamika politik, kan. Kita hanya bisa berdoa semoga tidak ada masalah,” ujarnya.
Di sisi lain, pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Ramayandi, menyebut masih ada potensi PKS untuk berpindah haluan.
Menurutnya, PKS kemungkinan mempertimbangkan posisi di pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk mengejar kursi menteri atau kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
Apalagi, saat ini diketahui PKS telah resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus usai mendapat jatah cawagub di Pilgub Jakarta sehingga akan mempengaruhi rekomendasi calon kepala daerah di Pilkada daerah lainnya.
“Ada kemungkinan jika PKS mengejar kursi menteri di pemerintahan Prabowo dan Gibran, PKS akan memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan, jatah menteri atau kepala daerah,” ujar Ramayandi, Senin, 19 Agustus 2024.
Ramayandi juga menyoroti bahwa strategi politik di Pilkada Kepri ini bisa sangat dinamis. Jika pasangan Ansar – Nyanyang bersaing dengan pasangan Rudi – Aunur, maka Pilkada Kepri akan menjadi pertarungan menarik antara tokoh politik dan partai politik besar.
“Pilihan strategis Pak Rudi menggandeng Aunur untuk mengunci suara pemilih di Karimun. Kalau Ansar berpasangan dengan Nyanyang adalah untuk membangun koalisi besar karena pengaruh Gerindra saat ini cukup besar untuk mempengaruhi partai-partai lain berada dalam satu koalisi,” tambahnya.
Menurut Ramayandi, kekuatan kedua pasangan calon saat ini tergolong seimbang. Namun, situasi politik dapat berubah menjelang pendaftaran calon nantinya.
Hal tersebut, menurutnya karena proses penyusunan calon menteri di pusat yang masih berlangsung, yang berpotensi mempengaruhi rekomendasi partai untuk calon kepala daerah.
“Karena di pusat penyusunan calon menteri sementara berjalan, hal ini bisa berpengaruh kepada rekomendasi partai untuk calon-calon kepala daerah,” jelas Ramayandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
