JAKARTA (gokepri) – Permintaan tenaga kerja terampil asal Indonesia di Jepang terus meningkat. Pemerintah menyiapkan pelatihan vokasi yang dipadukan dengan pembelajaran bahasa Jepang agar pekerja migran lebih siap bersaing.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahasa menjadi tantangan utama bagi calon pekerja. “Problem terbesar penyiapan pekerja migran ke Jepang adalah penguasaan bahasa,” ujarnya saat berkunjung ke Jepang, Ahad, 25 Agustus.
Delegasi Kementerian P2MI berada di Jepang sejak 19–26 Agustus untuk memperkuat tata kelola penempatan, serta manajemen pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam pertemuan dengan PT Bisa Ruang Nuswantara (BIRU), Karding membahas program vokasi mulai dari pelatihan sesuai kebutuhan pasar internasional hingga penyaluran tenaga kerja bersertifikat.
CEO PT BIRU, Kanya, menjelaskan program vokasi sudah berjalan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sejak 2018, perusahaan ini mengembangkan pelatihan mekanik dan operator alat berat di 47 sekolah mitra. “Tahun ini kami siapkan pusat pelatihan dan sertifikasi building cleaner yang sudah diakui Japan Association for Building Maintenance,” katanya.
Pelatihan berlangsung 10 hari dengan biaya sekitar Rp5 juta per peserta, termasuk ujian dan sertifikasi. Menurut Kanya, kebutuhan tenaga kerja dari Jepang cukup tinggi. “Awal tahun permintaan 100 orang untuk posisi building cleaner, tahun depan diperkirakan naik jadi 300 orang,” ujarnya. Dari total peserta, 34 persen terserap grup BIRU, sisanya disalurkan ke perusahaan lain.
Karding menyarankan agar pelatihan building cleaner langsung dipadukan dengan pembelajaran bahasa Jepang. Ia menegaskan pemerintah siap mendukung pengembangan vokasi sesuai kebutuhan pasar global. “Kami siapkan kurikulum, kami bantu sepenuhnya. Harapannya program vokasi bisa membuka jalur penempatan tenaga kerja Indonesia yang terukur dan bersertifikat,” kata dia.
Selama kunjungan ke Jepang, delegasi Kemen-P2MI juga bertemu otoritas strategis, antara lain KBRI Tokyo, Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki, Menteri Agrikultur, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, serta sejumlah pelaku usaha. Rombongan juga mengunjungi Prefektur Miyagi untuk membahas isu pekerja Indonesia yang sudah bekerja maupun yang sedang dalam proses penempatan. ANTARA
Baca Juga: Jepang Butuh 639 Ribu Pekerja, Indonesia Siapkan PMI Terampil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
