JAKARTA (gokepri) — Pemerintah mengkaji pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG). Kajian ini masih dalam tahap konsolidasi lintas sektor sebelum dapat ditetapkan sebagai kebijakan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
“Pengembangan CNG masih dalam pembahasan dan akan difinalkan. Ini salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian energi dari sektor LPG,” ujar Bahlil.
Baca Juga: PGN dan Gagas Dukung Pengembangan CNG sebagai Solusi Energi Gas Domestik yang Berkelanjutan
Bahlil menjelaskan, CNG berasal dari gas bumi dengan komponen utama metana (C1) dan etana (C2) yang ketersediaannya relatif melimpah di dalam negeri. Gas tersebut dikompresi menggunakan peralatan khusus hingga tekanan sekitar 250–400 bar untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
Keunggulan CNG, menurut Bahlil, terletak pada ketersediaan sumber gas domestik yang lebih besar dibanding bahan baku LPG — yakni propana dan butana (C3–C4), yang produksinya terbatas di Indonesia, sehingga sebagian besar masih harus diimpor. “Masih dalam tahap konsolidasi agar hasilnya lebih optimal,” katanya.
Di sisi industri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendorong pemanfaatan CNG sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, PGN memperluas layanan CNG di berbagai daerah lewat produk Gaslink untuk sektor industri, komersial, dan ritel, serta Gasku untuk sektor transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Pemanfaatan CNG telah diterapkan dalam sejumlah proyek strategis pemerintah, termasuk penyediaan energi untuk dapur layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah beroperasi di Batam, Bogor, dan Boyolali.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sepanjang 2024, Indonesia mengimpor 6,89 juta ton LPG senilai US$ 3,79 miliar atau sekitar Rp 60 triliun. Sementara itu, produksi LPG domestik hanya mencapai 1,96 juta ton, jauh di bawah konsumsi nasional yang mencapai 8,9 juta ton, menurut data Kementerian ESDM.
Artinya, sekitar 78 persen kebutuhan LPG nasional pada 2024 dipenuhi dari impor, naik dari 66 persen pada 2015.
Lebih dari separuh impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, yakni sekitar 57 persen dari total volume impor atau senilai US$ 2,03 miliar sepanjang 2024, berdasarkan data BPS. Ketergantungan pada sumber impor tunggal ini memperbesar risiko ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. ANTARA
Baca Juga: Tanpa LNG Internasional, Laba PGN Tetap Melesat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
