BATAM (gokepri) – Sulitnya perlindungan saksi dan korban di wilayah perbatasan Batam menjadi sorotan utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menekankan pentingnya penguatan regulasi di daerah rawan kejahatan transnasional.
Amsakar Achmad mendesak penguatan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana, terutama di daerah perbatasan seperti Batam. Hal tersebut ia sampaikan dalam konsultasi publik Komisi XIII DPR RI terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Rabu (2/7/2025).
Amsakar menyambut baik dipilihnya Batam sebagai lokasi penjaringan aspirasi publik. Batam dinilai memiliki kompleksitas sosial dan tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai kejahatan lintas negara.
“Batam ini daerah dengan tingkat migrasi dan heterogenitas tinggi, sering disebut miniaturnya Indonesia. Sebagai kota perbatasan, Batam rentan terhadap kejahatan transnasional seperti TPPO, perdagangan ilegal, dan jaringan narkoba terorganisir,” ucap Amsakar.
Amsakar menerangkan sejumlah isu krusial yang perlu diakomodasi dalam revisi undang-undang. Isu-isu ini berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan keluarga.
“Banyak korban tidak bisa mengungkapkan kejadian karena pelakunya adalah orang terdekat—ayah, abang, ipar. Ini membuat mereka takut bersuara. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi untuk memastikan perlindungan nyata bagi korban,” jelasnya.
Amsakar juga menyampaikan data Kejaksaan Negeri Batam terkait tiga kategori kejahatan utama di wilayahnya, yaitu human trafficking terhadap anak, kekerasan seksual terhadap perempuan, dan eksploitasi dalam bentuk lain. Data tersebut, menurutnya, menjadi dasar penting bagi DPR RI menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lapangan.
Selain membahas perlindungan hukum, Amsakar juga menyampaikan Pemerintah Kota Batam fokus pada penguatan pelayanan publik dan iklim investasi. Fokus ini menyusul terbitnya dua regulasi baru dari pemerintah pusat: PP No. 25 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kedua regulasi ini, menurut Amsakar, membuka peluang besar bagi Batam memangkas birokrasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dulu semua perizinan harus ke Jakarta, sekarang sudah bisa ditangani di Batam. Kami sudah tiga kali rapat intensif bersama para deputi dan OPD terkait menindaklanjuti ini. Kendala seperti kurangnya SDM atau belum adanya juklak dan juknis akan kami koordinasikan dengan kementerian,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun Batam fokus mendorong investasi dan pelayanan publik, aspek perlindungan sosial, hukum, dan keamanan tetap menjadi perhatian utama pemerintah kota.
Amsakar berharap masukan dari Batam menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi nasional yang lebih berpihak kepada korban. Regulasi ini diharapkan menjamin keamanan dan keadilan sosial di wilayah yang menjadi gerbang utama Indonesia di bagian barat.
“Kunjungan Komisi XIII hari ini bukan hanya seremonial, tetapi murni menggali masukan dari warga agar revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban benar-benar implementatif dan bisa menekan angka kekerasan,” tegasnya.
Baca Juga: Kasus TPPO Meningkat, LPSK Usulkan Buka Kantor Penghubung di Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
