Perbuatan Selingkuh dalam Perspektif Hukum

Perspektif hukumn selingkuh
Ilustrasi. New York Times/Brian Stauffer

Perkawinan adalah ikatan sakral antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tentu banyak perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi.

Banyak faktor yang menyebabkan perselisihan sehingga mengakibatkan retaknya rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Salah satu faktor yang paling rentan menjadi sumber permasalahan adalah perselingkuhan.

Selingkuh merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat merusak kepercayaan di antara pasangan. Tidak hanya menyakiti hati, selingkuh dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis bagi korban.

Bahkan dampaknya bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Dilansir dari beberapa sumber, seperti survei yang dirilis Justdating, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara Asia dengan kasus perselingkuhan terbanyak.

Di Indonesia sendiri, seseorang yang terbukti selingkuh dapat dipidanakan. Istilah selingkuh memang tidak dikenal dalam ranah hukum.

Hukum pidana atau KUHP hanya mengenal istilah “gendak” atau “overspel”. Sementara itu, gendak atau overspel merujuk pada perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya, atau dengan kata lain, merupakan bentuk perzinahan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa selingkuh menurut hukum adalah perbuatan yang termasuk dalam golongan zina, yakni persetubuhan yang dilakukan seseorang dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

Jadi, untuk dianggap telah melakukan gendak (overspel) seseorang harus terlibat dalam hubungan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin.

Perbuatan selingkuh dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan apabila seorang laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan gendak perzinahan (overspel) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 284 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pelaku selingkuh dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah.

Namun perlu diketahui bahwa selingkuh termasuk dalam delik perzinahan, yakni perlu adanya pengaduan (delik aduan). Adapun pihak yang berhak melakukan pengaduan adalah suami atau istri sah.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284 termasuk dalam delik aduan (klacht delict) yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan dan atau yang dimalukan.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengadukan/melaporkan pasangan yang selingkuh kepada pihak berwajib.

Pertama, syarat perselingkuhan dapat dilaporkan yakni pertama, baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam perselingkuhan harus masih dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika status mereka adalah tunangan dan terjadi perselingkuhan, maka hal tersebut tidak dapat dilaporkan kepada pihak berwajib.

Kedua, pelapor harus menjadi korban perselingkuhan, yang dalam hal ini bisa menjadi suami atau istri, karena Pasal 284 KUHP merupakan tindak pidana aduan.

Ketiga, teman selingkuh pria atau wanita juga harus dilaporkan kepada pihak berwajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2). Dan syarat yang keempat, perselingkuhan harus disertai dengan perzinahan. Kemudian, syarat tersebut harus dipenuhi untuk melaporkan pasangan yang selingkuh.

Secara umum, perselingkuhan adalah alasan yang sah di mata pengadilan. Tetapi yang menjadi catatan penting adalah jika ingin mengajukan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, perlu adanya pembuktian atas gugatan tersebut di pengadilan. Oleh karena itu, sebelum melaporkan kepada pihak berwajib, suami atau istri minimal harus memiliki 2 (dua) alat bukti.

***

BAGIKAN