Perbaiki Permohonan di MK, Tim INSANI Tambah Kuasa Hukum

Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur terkait dengan ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. Pada huruf a menyebutkan bahwa “Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.”

Jika mengacu Keputusan KPU RI Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018, jumlah penduduk di Provinsi Kepri sebanyak 1.873.274 jiwa. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak adalah maksimal 2% dari total suara sah.

KPU Provinsi Kepri menetapkan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sebanyak 772.030 suara. Sehingga selisih untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah 2% x 772.030 = 15.441 suara. Sementara selisih perolehan suara antara paslon peraih suara terbanyak Ansar-Marlin dengan INSANI adalah 308.553 – 280.160 = 28.393 suara (3,68%).

Tim INSANI menuding adanya kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif di Pilgub Kepri. Mereka mengungkap fakta-fakta kecurangan dan pelanggaran tersebut dalam permohonan, sehingga memengaruhi penurunan perolehan suaranya di Pilgub Kepri.

Dugaan pelanggaran-pelanggaran itu banyak terjadi di Kota Batam. Di antaranya menjelang pencoblosan, seperti dugaan KPU sengaja menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih dengan waktu yang singkat. Sehingga banyak undangan tidak terdistribusi kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tim INSANI mencontohkan tidak terdistribusikannya undangan memilih untuk pemilih di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut mencapai 411 orang. Pemilih akhirnya menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP.

Bahkan, beberapa TPS tidak membagikan salinan DPT itu kepada para saksi paslon. Sehingga mempersulit saksi untuk memastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut terdaftar dalam DPT atau tidak.

Tim INSANI juga mempersoalkan masuknya tim sukses paslon nomor urut 3 menjadi penyelenggara Pilkada. Seperti menjadi badan-badan adhoc (KPPS, PPS, PPK) ataupun menjadi Ketua Bawaslu Kota Batam. Tim INSANI mencontohkan Ketua KPPS TPS 70 Bengkong Sadai dan Ketua KPPS 05 Tiban Indah yang merupakan Tim Pemenangan paslon nomor urut 3.

Kemudian adanya jajaran KPU yang merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan Walikota Batam atau suami dari Cawagub Kepri nomor urut 3. Banyaknya tim sukses paslon nomor urut 3 yang menjadi pemantau dari Bawaslu di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Lingga. Serta pemberian uang Rp1 juta sebagai bentuk tambahan kepada penyelenggara pilkada. (nana)

1
2
BAGIKAN