Penyelidikan Tanah Jembatan Batam-Bintan Dimulai, Konstruksi 2025

Proyek Jembatan Batam-Bintan
Desain pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Dokumentasi Kementerian PUPR

Batam (gokepri) – Proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan kini masuk tahap survei penyelidikan tanah untuk fondasi. Konstruksi ditargetkan bisa dimulai pada 2025 setelah sempat molor dari rencana awal.

Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) Provinsi Kepulauan Riau memulai survei penyelidikan kedalaman tanah untuk proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Survei ini menggunakan dana APBN sebesar Rp68 miliar. Pembangunan konstruksi ditargetkan pada 2025.

Baca Juga:

pembangunan jembatan batam-bintan
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) Provinsi Kepri Stanley Citoro Haggard Tuapattinaja. ANTARA/Ogen

Kepala BPJN Kepri, Stanley Citoro Haggard Tuapattinaja, menjelaskan survei ini merupakan salah satu langkah penting dalam persiapan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan.

“Anggaran survei ini didanai pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, pada tahun anggaran 2024,” kata Stanley usai expose survei penyelidikan kedalaman tanah jembatan Batam-Bintan di Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, Senin 27 Mei.

Survei penyelidikan tanah ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah yang akan menjadi pondasi jembatan. Hasil survei akan digunakan untuk menentukan desain struktur jembatan yang aman dan optimal.

Survei akan dilakukan di 19 titik borehole, yaitu 17 titik di sisi jembatan 1 dari Pulau Batam ke Tanjung Sauh dan 2 titik di sisi Tanjung Sauh ke Pulau Bintan.

Survei dilaksanakan oleh PT Offshore Work Indonesia, perusahaan yang berpengalaman dalam geoteknik offshore. Survei ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan, dengan rincian dua bulan untuk pengambilan data di lapangan dan empat bulan untuk analisis data.

“Hasil survei akan digunakan sebagai readiness criteria untuk engineer menentukan desain struktur yang aman untuk jembatan Batam-Bintan,” ungkap Stanley.

Baca Juga:

Direktur Utama PT Offshore Work Indonesia Rizal Shah mengatakan kedalaman tanah Jembatan Batam-Bintan yang disurvei akan berkisar antara 27 hingga 40 meter. Survei menggunakan kapal khusus MV Trinity Surveyor.

Menurut dia, estimasi pengerjaan survei penyelidikan kedalaman tanah ini, meliputi dua bulan pengerjaan di lapangan dan empat bulan untuk analisa, sehingga total diperkirakan enam bulan.

“Kami akan mengambil sampel tanah di dasar laut untuk diteliti di laboratorium. Hasilnya akan jadi panduan dalam menentukan desain maupun material yang cocok untuk membangun jembatan Batam-Bintan,” kata Rizal Shah.

Hasil survei penyelidikan tanah ini akan menjadi acuan penting dalam menentukan desain dan material yang tepat untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Baca Juga:

Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan sudah didengungkan sejak sekitar 20 tahun lalu. Namun, upaya serius untuk mewujudkannya baru dilakukan pada Desember 2020 saat pemerintah menetapkan titik awal pembangunan jembatan itu di Pulau Batam.

Jembatan sepanjang 6,97 kilometer (km) itu akan terdiri atas tiga bagian. Jembatan pertama sepanjang 2,17 kilometer menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tanjung Sauh. Jembatan kedua sepanjang 3,9 km menghubungkan Pulau Tanjung Sauh dengan Pulau Buau. Adapun jembatan ketiga sepanjang 0,9 km menghubungkan Pulau Buau dengan Pulau Bintan.

Penyelidikan tanah awalnya akan dilakukan pada 2023. Namun, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, proses lelang survei itu memakan waktu cukup panjang sehingga survei baru bisa dilakukan sekarang.

”Semoga survei ini bisa dirampungkan kurang dari enam bulan sehingga lelang bisa segera dimulai dan jembatan bisa mulai dibangun pada 2025,” ujar Ansar, dikutip Kompas.id.

pembangunan jembatan batam-bintan
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad. ANTARA/Jessica

Ia menjelaskan, pembebasan tanah dan proses sertifikasi lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi landing point jembatan di Pulau Batam, Tanjung Sauh, Buau, dan Bintan sudah rampung. Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).

Pemerintah mengusulkan pinjaman kepada AIIB sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,65 triliun. AIIB dibentuk China dan mulai beroperasi pada Januari 2016. Ada 57 negara yang menjadi anggota bank tersebut. Sebelumnya, AIIB juga mendanai sejumlah proyek strategis nasional, salah satunya pembangunan infrastruktur pendukung di Sirkuit Mandalika.

Menurut Ansar, pinjaman sebesar Rp 4,65 triliun dari AIIB akan dipakai untuk membangun Jembatan Batam-Bintan bagian I, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tanjung Sauh. Adapun bagian II dan III akan dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

”Kabar gembiranya sudah ada 12 konsorsium yang telah menyampaikan berminat (mendanai pembangunan jembatan) kepada Kementerian PUPR,” ucap Ansar.

Ansar menjelaskan, upaya menghubungkan Batam dan Bintan dengan jembatan penting untuk mengungkit perekonomian Kepri. Di dua pulau itu terdapat sejumlah kawasan investasi yang diprediksi akan tumbuh pesat jika Batam dan Bintan terhubung.

”Dua pulau itu punya daya dukung kuat. Di Bintan dan Batam ada sejumlah FTZ (free trade zone/kawasan pelabuhan bebas) serta kawasan ekonomi khusus. Kalau bicara kesiapan dari sisi dukungan investasi, saya kira kekuatannya sudah cukup besar,” ucap Ansar.

Untuk menyokong kebutuhan kawasan-kawasan industri itu, menurut Ansar, Jembatan Batam-Bintan nantinya juga akan dipakai untuk menyalurkan gas dan listrik serta air. Dengan begitu diharapkan sumber daya industri di dua pulau dapat saling mendukung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti Fedro, Muhammad Ravi, ANTARA, Kompas.id

BAGIKAN