Pemilu Sudah di Depan Pintu, Mengapa “Pecah di Mulut” Dahulu?

Rudi Amsakar

SEMUA partai peserta Pemilu 2024 sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi momen lima tahunan tersebut. Bahkan di tingkat pusat, berbagai manuver dan komunikasi politik dijalankan dengan sangat hati-hati. Terkesan juga agak melambat dan masih cair.

Candra Ibrahim

Semua itu tentu dimaksudkan untuk berhitung. Kira-kira langkah bagaimana yang akan membuat perolehan suara di Pemilu 2024 dapat diraih sesuai target. Dua momentum penting yang menjadi pendulumnya yakni pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), 14 Februari 2024.

Dalam menentukan capres atau cawapres, misalnya, meskipun sejauh ini baru ada tiga bakal calon presiden (Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo), namun belum ada yang final. Bukan saja karena syarat dukungan perolehan 20 persen suara hasil Pemilu 2019 yang belum tercukupi, bahkan PDIP sendiri, sebagai partai yang telah mengantongi syarat cukup 20 persen, nampaknya masih mungkin melakukan evaluasi atas Ganjar.

Begitu pula partai besar lainnya seperti Partai Golkar, ditambah partai menengah semacam PKB dan PAN, yang belakangan nampak lebih sreg bersama Prabowo. Hanya saja, karena di koalisi Gerindra sudah ada teman lama, PKB, kelihatannya Golkar dan PAN masih pikir-pikir, meskipun sudah ditinggalkan PPP yang menurut saya agak genit dan terburu-buru merapat ke PDIP.

Di kubu pendukung Anies, pun belum ada perikatan final, apalagi cawapresnya belum disepakati. Jika Anies mengambil cawapres dari salah satunya (PKS atau Demokrat), ada kemungkinan bangunan koalisi bisa goyang jika solusi “siapa dapat apa”nya dianggap tidak pas.

Padahal, di sisi lain, kalau satu saja partai dalam koalisi itu lari, maka koalisi Anies akan bubar karena tidak mencukupi 20 persen. Sehingga, ada kemungkinan koalisi yang diinisiasi oleh Nasdem ini tidak akan mengambil cawapres dari internal sebagai jalan tengah. Itu artinya, baik capres maupun cawapres tidak akan berasal dari ketiga partai tersebut.

Mengapa bangunan koalisi partai-partai di atas masih sama-sama cair? Sebab, ada efek ekor jas (coat tail effect) yang sedang dibidik oleh seluruh partai. Capres/cawapres yang akan diusung akan sangat memengaruhi perolehan suara partai di pemilu serentak itu. Tujuan semua partai sama: memenangkan pemilu legislatif dan pilpres.

Capres/cawapres yang paling disukai masyarakat akan membawa manfaat elektoral terhadap partai pengusung. Apalagi jika capresnya menang, dampaknya akan jauh hingga ke pilkada yang akan digelar di tahun yang sama, November 2024.

Sebab itulah, semua elite partai hingga ke daerah belum perlu terlalu “kesusu” bicara soal pilkada. Apalagi kalau misalnya calon kepala daerah (cakada) atau calon wakil kepala daerah di suatu daerah, terbatas stoknya. Ya, boleh santai sedikitlah.

Pilwako Batam “Pecah di Mulut”?
Untuk konteks Pilwako Batam, Provinsi Kepri, tampaknya baru ada tiga nama yang mulai sering muncul ke tengah masyarakat dan dalam survei lokal. Mereka adalah Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Wagub Kepri Marlin Agustina, dan belakangan Sekda Batam Jefridin. Banyak yang menduga, Jefridin hanya “decoy” agar polarisasi dukungan antara Amsakar dan Marlin terbagi lebih proporsional.

Mereka bertiga di atas sebetulnya masih satu keluarga. Amsakar adalah Ketua DPD Nasdem Batam. Begitu juga Marlin adalah istri dari Ketua DPW Nasdem Kepri Haji Muhammad Rudi, dan Jefridin adalah anak buah Rudi.

Di satu sisi, munculnya mereka bertiga memperlihatkan kedigdayaan Nasdem di Batam. Namun di sis lain, persaingan tersebut menjadi kurang elok dilihat. Ibarat kata ada persaingan dalam keluarga sendiri. Bahkan, belakangan, terjadi perpecahan yang terpublikasi. Tidak lagi mengindahkan bidal orangtua-tua, “Biarlah pecah di perut asal jangan pecah di mulut”.

Wawako Amsakar dalam wawancara podcast milik sebuah media online Gokepri membuat pernyataan “mengejutkan”. Dia mengakui bahwa sejak 5-6 pekan saat podcast direkam, sudah tidak tahu lagi kegiatan di Pemko Batam. Bahkan protokol yang biasa mengikutinya, diakuinya tidak lagi diberi akses informasi oleh Pemko Batam melalui grup. Ya, mungkin grup chat.

Tentu saja ini pernyataan berani dan bernada kekecewaan. Timbul pertanyaan, mengapa tidak dikomunikasikan kepada Wali Kota HM Rudi yang juga adalah bosnya di Partai Nasdem? Apalagi pintu ruangan kerja keduanya terhubung dengan connecting door (bersebelahan).

“Kapal pecah, hiu kenyang”. Agaknya situasi ini bisa terjadi jika tidak ada kesadaran dari semua pihak di internal Nasdem Batam dan Kepri. Mestinya Amsakar bisa lebih bijak dan menahan diri agar “biar pecah di perut asal tidak pecah di mulut”. Apa boleh buat, pernyataan di podcast itu telah menjadi konsumsi publik.

Apa sesungguhnya yang terjadi? Kepala Bagian Hukum Pemko Batam Joko Satrio telah membantah klaim Amsakar Achmad.

“Pembagian kewenangan antara kepala dan wakil kepala daerah sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Untuk merefresh ingatan kita, ada tujuh poin tugas wakil kepala daerah. Pertama, membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kedua, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan daerah. Ketiga, membantu kepala daerah dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lalu keempat, menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas. Kelima, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah. Keenam, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Ketujuh, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, jika pengakuan yang disampaikan oleh Amsakar benar adanya, bahwa sejak 5-6 pekan dirinya tidak lagi mengetahui kegiatan di Pemko Batam, maka logika sederhana, jika yang bersangkutan tetap masuk kantor dalam jangka waktu tersebut, masa tidak tahu kegiatan di Pemko Batam?

Selanjutnya, jika benar akses staf protokolnya dibatasi, apakah tidak ada cara lain baginya untuk mengetahui kegiatan di kantor tersebut? Atau apakah yang bersangkutan tidak ngantor selama itu? Usai melepas pawai takbiran malam Idul Adha kemarin, saat ditanya wartawan, Wako HM Rudi mengakui bahwa Amsakar sudah jarang masuk kantor. Dia pun mengajak Amsakar membicarakan masalah internal di kantor Pemko. “Bicara (soal internal) di medsos (podcast) tidak baik,” katanya.

Kembali ke penekanan dalam tulisan kali ini, mestinya seluruh elite partai, apalagi Nasdem sebagai partai pemenang pilkada di Batam dan Kepri, bisa lebih fokus dalam melakukan konsolidasi dan persiapan pemilu yang tinggal beberapa bulan ke depan.

Bahwa pilkada itu penting, iya. Tapi agak berlebihan jika fokus dan energi dihabiskan untuk mikir pilkada saja yang nasibnya tergantung pada hasil pilpres dan pileg dahulu. Apalagi kalau dengan mempertontonkan rivalitas, persaingan, bahkan perpecahan dalam keluarga sendiri kepada publik. Tak patut.

***

BAGIKAN