Pemerintah Didesak Transparan soal Data Pertumbuhan Ekonomi

laju pertumbuhan ekonomi
Ilustrasi. The Economist

JAKARTA (gokepri) – Lembaga riset Indef meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12 persen. Pemerintah didesak meningkatkan transparansi data publik agar kepercayaan pasar dan masyarakat terjaga.

Ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna, menilai transparansi data publik adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan pasar dan masyarakat. Ia mendesak pemerintah, khususnya Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BPS, mengembalikan komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Menurut Ariyo, beberapa data penting terkait kinerja ekonomi mengalami pengurangan intensitas publikasi. Ia mencontohkan laporan ‘APBN Kita’ yang sebelumnya rutin dirilis bulanan oleh Kementerian Keuangan, kini tidak lagi terbit sejak awal tahun.

HBRL

“Padahal, laporan tersebut memuat informasi strategis terkait belanja negara, defisit, dan realisasi pendapatan yang sangat diperlukan untuk analisis independen,” ujarnya, Minggu (10/8).

Selain itu, Ariyo juga menyoroti publikasi data pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang kini terlambat. Data tersebut, kata dia, sangat penting di tengah dinamika pasar tenaga kerja yang sensitif.

Kekhawatiran makin meningkat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025. Menurut Ariyo, angka 5,12% (tahunan) itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia menilai mesin pertumbuhan seperti investasi dan ekspor masih belum pulih. Sementara konsumsi rumah tangga menunjukkan pelemahan, sejalan dengan sinyal tekanan daya beli masyarakat.

“Jika pemerintah memaksakan narasi positif tanpa dukungan data yang utuh dan kredibel, maka kepercayaan pasar dan publik justru bisa terguncang,” jelas Ariyo.

Ia menekankan, keterbukaan data akan memberikan masukan objektif dan berbasis bukti yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan.

“Ketidaktransparanan bukan hanya merusak kredibilitas pemerintah, tapi juga mengurangi kualitas pengambilan keputusan jangka panjang,” katanya. BISNIS.COM

Baca Juga: Ekonom Curiga Data BPS Dimanipulasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait