Terkonfirmasinya ketidakharmonisan hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menguatkan adanya persaingan terselubung Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi. Padahal, pemilihan gubernur masih tiga tahun lagi. Namun, kepala daerah itu seolah sudah berlomba menebar simpati dan tak peduli dengan penanganan pandemi.
“Masyarakat butuh langkah konkret untuk menyelesaikan masalah saat ini, dampak dari pandemi Covid-19,” ujar Muhammad Syahid Ridho, Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam Diskusi Jurnalis Kepri, Rabu (18/8/2021).
Sejak isu keretakan hubungan antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina menyeruak, penanganan Covid-19 terkesan kurang mendapat perhatian. Ridho mengaku cukup sedih dengan munculnya isu keretakan kepala dan wakil kepala daerah itu ke publik di tengah upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi.
“Ini belum satu tahun, sudah terjadi saling tidak membangun hubungan yang baik. Saya merasa sangat sedih. Kami berharap banyak perubahan yang dilaksanakan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam rangka menggairahkan kembali ekonomi dan menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19,” katanya.
Ridho juga mengungkapkan tidak tergambarnya secara jelas pemetaan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Termasuk isu strategis dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Tantangan gubernur dan wakil gubernur saat ini begitu berat. Mereka terpilih dengan kondisi struktur ekonomi kita yang mengalami dampak pandemi,” katanya.
Ansar Ahmad dan Marlin Agustina dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada 25 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta. Usai pelantikan, keduanya berjanji akan bergerak cepat memulihkan ekonomi Kepri. Selain itu, penanganan pandemi Covid-19 akan dilakukan lebih serius agar aktivitas ekonomi dan sosial berjalan baik.
“Kami bersama wakil gubernur dan seluruh stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi,” kata Ansar waktu itu.
Namun baru beberapa bulan dilantik, kasus Covid-19 di Kepri justru melonjak. Selama Juni 2021, jumlahnya mencapai 9.098 orang tertular Covid-19. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding data pada Mei 2021 dengan penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 4.636 orang. Sementara pada April 2021, kasus baru Covid-19 hanya 1.988 orang dan Maret 2021 sebanyak 486 orang.
Di tengah masih tingginya kasus baru Covid-19 di Kepri, publik dikagetkan dengan terkonfirmasinya isu ketidakharmonisan hubungan antara Gubernur Ansar dan Wakil Gubernur Marlin. Isu ini sempat menjadi sorotan sejumlah kalangan masyarakat, terutama saat keduanya baru menjabat. Dalam acara basembang bersama media di Batam, Senin (9/8), Ansar dan timnya memperjelas isu ketidakharmonisan itu, yang dipicu oleh ke-tidakkomitmen-an salah satu partai koalisi pada Pilkada 2020.
Terkonfirmasinya ketidakharmonisan hubungan tersebut juga menguatkan opini masyarakat terkait adanya persaingan terselubung dalam Pilkada mendatang. Padahal, pemilihan gubernur masih tiga tahun lagi. Namun, kepala daerah seolah sudah berlomba menebar simpati dan tak peduli dengan penanganan pandemi.
Berawal dari Kontrak Politik
Kontrak politik ditengarai jadi pemicu ketidakharmonisan hubungan Gubernur Ansar dan Wakil Gubernur Marlin saat ini. Saat memutuskan berkoalisi, Partai Golkar yang mengusung Ansar dan Partai NasDem yang mengusung Marlin dikabarkan meneken sejumlah kesepakatan dalam pertemuan di Hotel Radisson Batam.
Di antara kesepakatan itu adalah di pilkada Batam, Golkar tidak mengusung calon internal dan mendukung Walikota Batam Rudi yang juga Ketua DPW NasDem Kepri dan suami Marlin. Sebaliknya, NasDem tidak mengusung calon di Pilkada Bintan dan mendukung pasangan calon yang diusung Golkar, Apri Sujadi-Roby Kurniawan. Roby merupakan putra kedua pasangan Ansar Ahmad dan Dewi Kumalasari.
Kesepakatan lainnya adalah pemberian kewenangan kepada Marlin untuk menempatkan pejabat di empat posisi strategis di Pemprov Kepri. Keempat posisi itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan tiga kepala dinas.
Kemudian pembagian wilayah pemenangan Ansar-Marlin pada Pilkada 2020. Di mana untuk Batam dan Karimun menjadi tugas Nasdem, sedangkan lima daerah lainnya menjadi tugas Golkar.
Kenyataannya, tak satupun kesepakatan itu dipenuhi. Di Pilkada Bintan, NasDem berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung pasangan calon Alias Wello-Dalmasri Syam untuk melawan pasangan Apri-Roby.
Kemudian penempatan pejabat di posisi-posisi strategis seperti Sekda di Pemprov Kepri, tidak ditentukan oleh Marlin. Pada 13 Juli, Gubernur Ansar melantik Pj Sekda Kepri Lamidi menggantikan Sekda TS Arif Fadillah.
Sementara pada Pilkada 2020, pasangan Ansar-Marlin gagal meraih mayoritas suara di Batam dan Karimun. Di dua daerah ini, perolehan suara Ansar-Marlin jeblok.
Sebagaimana diketahui, Pilkada Kepri 2020 diikuti tiga pasangan calon. Yakni nomor urut 1 Soerya Respationo-Iman Sutiawan, nomor urut 2 Isdianto-Suryani, dan nomor urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustina.
Bahkan di Kota Batam, perolehan suara Ansar-Marlin menempati posisi buncit. Ansar-Marlin hanya memperoleh 110.980 suara atau sekitar 30,27 persen dari total suara sah. Sementara Isdianto-Suryani unggul dengan 143.799 suara dan Soerya-Iman memperoleh 111.880 suara.
Di Kabupaten Karimun, Ansar-Marlin juga kalah dari Isdianto-Suryani. Ansar-Marlin hanya memperoleh 35.978 suara atau sekitar 33,42 persen. Pasangan Isdianto-Suryani unggul dengan 49.204 suara. Sementara Soerya-Iman hanya memperoleh 22.462 suara.
Tidak terpenuhinya kesepakatan tersebut membuat duet Ansar-Marlin retak. Keretakan itu memuncak dengan adanya rencana Perkumpulan Anak Tempatan (Perpat) Kota Batam untuk menagih janji politik Ansar melalui surat pemberitahuan aksi unjuk rasa. Janji politik terkait jabatan Sekda dan tiga kepala dinas Pemprov Kepri itu terkesan tak kunjung dipenuhi oleh Gubernur Ansar.
Aksi itu rencananya digelar pada Senin (12/4/2021) di Gedung Graha Kepri. Namun aksi untuk menuntut Gubernur Ansar menepati janji politik itu batal digelar.
Wakil Ketua DPD 1 Golkar Kepri, Ade Angga, tidak menampik isu keretakan hubungan Ansar-Marlin. Namun, kubunya merasa difitnah terkait isu yang berkembang tersebut.
“Fitnah yang saya maksud berkembang saat ini adalah salah satu organisasi (Perpat) di Batam. Yang mengancam akan membawa surat perjanjian, yang diyakini mereka adalah perjanjian politik antara Golkar dan NasDem,” kata Ade saat mendampingi Ansar dalam acara basembang bersama media di Batam.
Ade menilai wajar jika parpol membuat kesepakatan dengan parpol lain. Kesepakatan itu ada yang dibuat secara tertulis dan ada yang tidak. Begitu juga terkait transaksi jabatan, yaitu jabatan sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas.
“Tetapi nama-nama itu dikosongkan. Jadi inisial J untuk jadi Sekda tidak ada, ini biar J tahu bahwa dia tidak diusulkan,” kata Ade.
Menurut Ade, dalam perjanjian itu, Partai Golkar telah melakukan pengorbanan dengan tidak mencalonkan kadernya maju di Pilwako Batam. Hal yang sama juga dijanjikan Partai Nasdem di Pilkada Bintan.
“Namun, ternyata perjanjian itu dikhianati. Pada Pilbup Bintan, dari pihak mereka (NasDem) mencalonkan,” katanya.
Kesepakatan lain yang tidak terpenuhi adalah menyangkut wilayah pemenangan. NasDem yang mendapat tugas di Batam dan Karimun, gagal memenangkan Ansar-Marlin.
“Jaminan kemenangan Batam-Karimun tidak terbukti. Ini di antara sebab-sebab kesepakatan sangat mungkin ditinjau ulang,” katanya.
Pelanggaran lainnya, lanjut Ade, adalah pernyataan Rudi, Wali Kota Batam yang juga suami Marlin, bahwa akan maju pada Pilgub Kepri 2024 mendatang. “Baru saja pelantikan Februari lalu, tetapi mau mencalonkan diri 2024. Artinya mau jadi lawan politik, ada jejak digitalnya,” tegasnya.
Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim, menilai wajar adanya gesekan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Mengingat keduanya berasal dari partai politik yang berbeda. Gubernur Ansar berasal dari Partai Golkar, sedangkan Wakil Gubernur Marlin dari NasDem .
“Bagaimanapun dimana-mana tidak akan pernah sinkron, karena kepentingan politiknya berbeda. Apalagi berasal dari parpol yang berbeda. Sedangkan dari parpol yang sama saja masih ada gesekan,” katanya.
Zamzami mendorong para pemimpin politik di Kepri untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan konflik ini. Sehingga janji-janji politik dan tujuan awal Ansar-Marlin untuk menjadi pemimpin di Kepri bisa dicapai bersama. Jika keduanya terbelah, maka akan menjadi tidak produktif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Zamzami, dalam kontestasi politik, orang biasa mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Tapi pada saat kontestasi sudah selesai dan dimenangkan, maka bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan yang telah dijanjikan kepada publik.
“Gubernur tak perlu mencari medan musuh yang lebih luas. Medan musuhnya harus diperkecil, melalui power sharing atau berbagi kekuasaan,” katanya. (wan)
