Kenaikan avtur, risiko geopolitik, dan pelemahan rupiah mendorong biaya penerbangan haji melonjak tajam.
JAKARTA (gokepri) — Biaya penerbangan haji 2026 berpotensi melonjak hingga lebih dari 50 persen. Kenaikan harga avtur dan risiko geopolitik menjadi pemicu utama.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan tekanan biaya terutama terjadi pada komponen penerbangan yang sangat dipengaruhi faktor global. “Kondisi ini menegaskan penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks,” ujar Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4).
Baca Juga: Menhaj Pastikan Haji 2026 Tetap Berjalan Sesuai Rencana
Pada perhitungan awal, biaya penerbangan haji berada di kisaran Rp33,5 juta per orang. Namun kenaikan harga avtur, premi asuransi perang, serta pelemahan rupiah mendorong lonjakan signifikan.
“Selain itu kondisi geopolitik juga berpotensi memaksa dilakukannya rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” kata Irfan.
Perubahan rute ini menambah waktu tempuh sekitar empat jam dan meningkatkan konsumsi avtur hingga 11.000 ton.
Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang. Sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang.
Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta per orang atau meningkat 39,85 persen. Jika rute dialihkan, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.
Irfan menjelaskan kontrak dengan maskapai memuat klausul force majeure yang membuka ruang penyesuaian biaya dalam kondisi tertentu.
“Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait status force majeure dari otoritas di Indonesia maupun Arab Saudi,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah menegaskan tambahan biaya tidak akan dibebankan kepada jamaah.
“Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” kata Irfan.
Ia menambahkan pemerintah kini menghitung kebutuhan anggaran secara cermat untuk menutup potensi kenaikan tersebut. ANTARA
Baca Juga: Korupsi Kuota Haji, KPK Akan Periksa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
