Mencegah Korupsi dari Waktu ke Waktu, Kunci Keteladanan Pimpinan dan Titik Berat Peran Masyarakat

Pencegahan Korupsi di Kepri
Seminar Hukum Kolaborasi dan Sinergitas Antara APH (Aparat Penegak Hukum dan ASN di Hotel Swissbell Hotel Harbour Bay Batam, Rabu (7/4/2021). Seminar mengambil tajuk Aspek Utama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: Hima Prodi Hukum Uniba)

Batam (Gokepri.com) – Strategi pencegahan korupsi mengemuka dalam Seminar Hukum Kolaborasi dan Sinergitas Antara APH (Aparat Penegak Hukum) dan ASN. Seminar mengambil tajuk Aspek Utama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Seminar dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, Kejati Kepri Hari Setiyono, praktisi hukum Soerya Respationo, Kapolda Kepri diwakili Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Teguh Widodo, Asintel Kejati Agustian Sunaryo, Aspidsus Kejati Wagiyo dan Asdatun Kejati Alex Sumarna. Hadir juga Sekda Kota Tanjungpinang Teguh Ahmad, seluruh Kepala OPD Provinsi Kepri dan Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Batam.

Sekdaprov Arif Fadillah membuka seminar ini di Swissbell Hotel Harbourbay, Kota Batam, Rabu (7/4). Arif Fadillah berpesan kepada OPD di lingkup Pemprov Kepri dalam menjalankan program pemerintah harus sesuai aturan sehingga tidak terjadi pelanggaran dan tersangkut hukum.

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang strategi yang efektif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Karena itu Arif berharap kegiatan ini bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada kepala OPD dalam menjalankan program pemerintahan sehingga tidak terjadi pelanggaran dan tersangkut hukum.

“Diskusi kali ini bisa disejalankan dengan ide-ide ataupun terobosan-terobosan pimpinan yang di dalam melaksanakannya ada kendala bisa segera dikonsultasikan ataupun dikoordinasikan sehingga tidak tersangkut masalah di kemudian hari kelak,” kata Arif.

Kajati Kepri Hari Setiyono mengingatkan pesan yang pernah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Korps Adiyaksa yakni pertama jangan beri celah untuk melakukan tindak korupsi, agar kasus korupsi tidak merajalela.

Kedua keteladanan pemimpin dalam mengayomi bawahannya untuk selalu bekerja dengan baik dan benar.

Ketiga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah korupsi dan keempat kembali kepada diri sendiri jangan sampai merugikan pribadi dan keluarga.

“Bersama kita cegah upaya-upaya tindakan korupsi agar kedepan kita bisa bekerja lebih baik dan lebih memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucap Kajati.

Soerya Respationo yang juga Ketua Senat Mahasiswa Universitas Batam menyampaikan semua pihak harus bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi.

Dia melihat sangat banyaknya aturan hukum sehingga perlu dipertajam agar bisa bekerja dan berjalan dengan baik.

“Intinya kita harus “Berani Karena Benar, Takut Karena Salah” dan sesuai on the track,” kata Soerya.

Soerya juga menyampaikan agar jangan takut bilang kepada atasan jika diperintahkan atasan itu salah. Apalagi takut kehilangan jabatan jadi terpaksa menjalankan perintah yang melanggar aturan.

Seminar Pencegahan Korupsi
Ketua Hima Produk Hukum Uniba, Fernando Lumban Gaol. (foto: istimewa)

Pesan dan harapan yang sama disampaikan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam yang diwakili oleh Fernando Lumban Gaol yang juga Ketua Hima Prodi Hukum. Pria yang akrab disapa Nando ini menyampaikan bahwa sejatinya Indonesia tidak mengenal budaya korupsi.

Dia mengatakan bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Dasar Negara, sumber dari segala sumber.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yang berkepribadian Bangsa Indonesia yang Mempunyai nilai dan jiwa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Demokrasi, serta berkeadilan sosial untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

“Upaya pencegahan sebagai sasaran utama dalam pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan di seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi politik, hukum, sosial, dan pendidikan,” papar dia.

“Pencegahan yang terintegrasi, penindakan yang terintegrasi, pencegahan dan penindakan yang terintegrasi dilakukan agar terciptanya penyelenggaraan emerintahan yang baik atau good governance, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme,” sambung dia. (Can)

BAGIKAN