Mantan Kepala BP Tanjungpinang Jadi Tersangka Korupsi Kuota Rokok

Kasus Cukai Rokok
Anggota polisi mengawal tim penyidik KPK saat menggeledah Kantor BP FTZ Tanjungpinang, Selasa (28/3/2023). Foto: ANTARA/Ogen

Jakarta (gokepri) – Mantan kepala Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang yakni Den Yealta ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terseret kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai rokok tahun 2016-2019. Ditaksir merugikan negara lebih dari Rp250 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka kasus ini pada Jumat 11 Agustus 2023 KPK sekaligus memeriksa mantan Kepala BP Tanjungpinang tersebut sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai tahun 2016-2019. Tersangka tersebut mengarah ke Den Yealta.

“Hari ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Kepala Badan Pengusahaan Tanjung Pinang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat 11 Agustus 2023.

Namun Ali belum memberikan keterangan resmi soal profil yang bersangkutan maupun perannya dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Namun Ali menerangkan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Tanjung Pinang tahun 2016-2019.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu mengatakan saat itu yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik lembaga antirasuah. ​​​​”Segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dan perkembangan akan disampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, lembaga antirasuah mengumumkan dimulainya penyelidikan terkait dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

“Dalam pengaturan barang kena cukai berupa kuota rokok, diduga adanya penetapan dan perhitungan yang fiktif,” kata Ali di Jakarta, Senin (27/3).

Berdasarkan perhitungan sementara, Ali menjelaskan kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut lebih dari Rp250 miliar.

“Timbul kerugian keuangan negara dari sisi penerimaan cukai, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah hingga mencapai ratusan miliar rupiah,” katanya.

Penyidik KPK tersebut juga telah menetapkan tersangka terkait kasus tersebut, namun belum diumumkan. KPK sedang mengumpulkan alat bukti, antara lain dengan melakukan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi.

“Jika pengumpulan alat bukti kami anggap telah tercukupi, maka identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan kepada publik,” ujarnya.

Berita Lainnya:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

 

Pos terkait