BATAM (gokepri) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam mencatat 900 orang telah mendaftar dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.
Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah, mengatakan 900 pelamar tersebut terdiri atas 838 pelamar bidang teknis, 19 guru, dan 43 tenaga kesehatan.
Ia menyebutkan, mayoritas pendaftar adalah lulusan SMA yang melamar sebagai operator layanan operasional.
“Didominasi operator layanan operasional untuk lulusan SMA,” kata Hasnah.
Hasnah menambahkan, rekrutmen PPPK tahap kedua berlangsung dari 17 November hingga 31 Desember 2024. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.
“Peserta tahap kedua juga memperebutkan sisa formasi dari periode pertama. Formasi yang tersedia baru akan terlihat setelah pengumuman kelulusan tahap pertama,” ujarnya.
Baca Juga:
DPR Minta Kemendagri Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi PPPK
Pemerintah Kota Batam membuka 2.300 formasi calon PPPK, terdiri atas 109 formasi guru, 67 formasi tenaga kesehatan, dan 2.124 formasi tenaga teknis.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menyampaikan pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN.
Ia menjelaskan, seleksi calon PPPK menggunakan mekanisme peringkat terbaik, dengan mempertimbangkan pengalaman kerja minimal dua tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, serta minimal tiga tahun untuk jenjang ahli muda.
Pengecualian berlaku bagi jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, dan tenaga kesehatan.
“Saya meminta semua pihak, terutama organisasi perangkat daerah (OPD), untuk mendukung kelancaran seleksi ini. Jangan sampai ada kesalahan yang merugikan pihak mana pun,” kata Jefridin.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta instansi pemerintah mempercepat penyelesaian pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).
Tenaga non-ASN yang dimaksud Kementerian PANRB adalah pekerja aktif yang terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang sudah masuk database memiliki kesempatan mendaftar pada seleksi PPPK Periode II, sehingga penataan non-ASN bisa optimal,” kata Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa lalu.
Menteri PANRB menjelaskan, data yang perlu dipetakan adalah tenaga non-ASN dalam pangkalan data BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Periode I, non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta non-ASN yang tidak mendaftar PPPK Periode I. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
