Batam (gokepri.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Kepri Tourism Forum bertajuk Forum Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan Kepri.
Forum yang dihadiri lima unsur pemangku kepentingan baik dari pemerintahan, akademisi, pelaku bisnis, asosiasi dan komunitas serta media ini digelar di Hotel Aston Pelita, Kota Batam, Kamis, 22 Agustus 2024.
Kepala Dispar Kepri, Guntur Sakti mengatakan forum ini bertujuan untuk mendiskusikan program dan kegiatan kepariwisataan di Kepri.
Baca Juga: Klasterisasi Pariwisata Kepri Butuh Harmonisasi Kebijakan Pemda
“Forum ini adalah sebuah inisiatif bagaimana mempertemukan seluruh stakeholder pariwisata baik dari unsur pemerintah apakah itu pusat, provinsi daerah, unsur akademisi, pelaku industri pariwisata, komunitas maupun insan media sebagai ownership,” kata Guntur usai acara.
Menurut Guntur, melalui forum ini bisa menyatukan pandangan terkait isu strategis kepariwisataan di Kepri melalui koordinasi dan sinergi antar aktor, sektor dan koridor.
“Sebetulnya pariwisata itu membicarakan berbagai isu aktual sekaligus bisa berkontribusi dalam tataran kebijakan program maupun kegiatan itulah esensi dari Kepri Tourism Forum,” ujarnya.
Dalam forum itu, Guntur menyampaikan ada beberapa isu strategis kepariwisataan yang menjadi atensi pemerintah daerah.
Isu strategis pertama adalah relaksasi kebijakan visa, khususnya untuk Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan, agar dapat meningkatkan daya saing pariwisata dan mencapai target kunjungan 3 juta wisatawan mancanegara.
“Sampai Juni 2024, kunjungan wisatawan mancanegara baru mencapai 763.406, jauh dari target 3 juta,” sebut Guntur.
Ia berharap, adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan pariwisata di Kepri, baik dari sisi kebijakan maupun dukungan program.
Kemudian, isu terkait harga tiket transportasi baik laut maupun udara juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut Guntur, harga tiket yang tidak terjangkau juga menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan daya tarik pariwisata di Kepri.
Guntur juga meyakini bahwa harmonisasi regulasi kepariwisataan juga menjadi keharusan. Ia mengatakan, saat ini sedang berlangsung penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah, mengingat masa berlaku rencana sebelumnya sudah berakhir pada tahun 2022.
“Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah masih berjalan, dan diharapkan bisa selesai secepatnya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
