Kepri Ingin Dapat Manfaat Ekonomi dari Eksploitasi Pasir Laut

Tambang Pasir laut di Kepri
Sebuah kapal tongkang pengangkut pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dok. TEMPO/ Fransiskus S.

Tanjungpinang (gokepri) – Tiga daerah di Kepulauan Riau (Kepri) masuk dalam peta lokasi penambangan hasil sedimentasi laut, termasuk pasir laut. Ketiga daerah tersebut adalah perairan Pulau Karimun, Bintan, dan Lingga.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menginginkan daerahnya mendapatkan bagian dari eksploitasi pasir laut tersebut. “Yang penting bagi kita, daerah mendapat porsinya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memang ke pusat, tetapi kita minta banyak program dialokasikan ke daerah,” kata Ansar saat ditemui di Tanjungpinang, Kamis (28/3/2024).

Ansar mengaku telah mengetahui informasi mengenai tiga daerah yang masuk dalam peta lokasi penambangan pasir laut. Namun, ia masih perlu membahas lebih lanjut dengan Kementerian ESDM agar daerah bisa mendapatkan hasil dari eksploitasi pasir laut tersebut, termasuk dalam hal perusahaan yang ingin melakukan penambangan.

Baca Juga: 

“Persyaratannya memang tidak mudah. Saya dengar PNBP-nya harus dibayar di muka. Kalau mereka menargetkan 50.000 ton pasir laut per perusahaan, perusahaan harus membayar Rp300-500 miliar di muka. Kita mana punya kemampuan itu,” kata dia.

Sejauh ini, menurut Ansar, tidak ada perusahaan daerah dari Kepri yang mendaftar untuk melakukan penambangan. Bagi Ansar, siapapun perusahaan yang melakukan eksploitasi pasir laut di Kepri, hal itu harus berdampak pada daerah.

“Tapi kita masih berkomunikasi dengan pak menteri. Mungkin (bisa) ada perjanjian. Sebelum perusahaan itu jalan, kami harus bertemu dan membahasnya terlebih dahulu,” kata dia.

Sebagai gambaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka pendaftaran pelaku usaha untuk penambangan pasir laut hingga tanggal 28 Maret 2024. Lokasi eksploitasi yang ditawarkan tersebar di Laut Jawa, yakni di Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang. Selain itu, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Potensi volume sedimentasi laut itu sebanyak total 17,64 miliar meter kubik, meliputi Laut Jawa sebanyak 5,58 miliar meter kubik, Selat Makassar berjumlah 2,97 miliar meter kubik, dan Laut Natuna-Natuna Utara mencapai 9,09 miliar meter kubik.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo,  mengemukakan, hingga Selasa pagi pihaknya sudah menerima permohonan dan proposal dari sembilan perusahaan. ”Ada sembilan PT (perseroan terbatas) yang mendaftar, walaupun masih ada dokumen yang belum lengkap,” ujarnya, dikutip Harian Kompas, 26 Maret 2024.

Ia menambahkan, pemanfaatan sedimentasi laut itu akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang potensial dari pemanfaatan pasir laut bergantung pada volume yang diajukan pelaku usaha.

Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda, saat dihubungi secara terpisah, mengemukakan, sebaran lokasi pengambilan pasir laut dan jumlah pemanfaatan oleh pelaku usaha masih dievaluasi. ”Mereka minat di lokasi yang sudah diumumkan,” ujarnya.

Penetapan lokasi penambangan pasir laut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berikut aturan turunannya. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Adapun harga patokan pasir laut untuk penghitungan tarif PNBP ditetapkan sebesar Rp93.000 per meter kubik untuk pemanfaatan pasir laut di dalam negeri serta Rp186.000 per meter kubik untuk pemanfaatan pasir laut di luar negeri.

Harga patokan pasir laut itu mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023, izin melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Izin pemanfaatan pasir laut berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.

Eksploitasi dan pemanfaatan pasir laut ditujukan bagi reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, ataupun ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Kegiatan ini juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti Fedro

BAGIKAN