Tawaran kerja sama pengembangan Pelabuhan Batu Ampar lagi-lagi tak berjalan mulus. Penjajakan dengan Pelindo II kandas, investasi baru BP Batam sendirian tak cukup memperbaiki kualitas pelabuhan perdagangan bebas.
Batam (gokepri.com) – Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Muhammad Rudi memilih turun ke lapangan. Orang nomor satu di Pulau Batam itu meninjau Pelabuhan Batu Ampar yang rencananya mau dibenahi. Kepala Badan Pengusahaan sekaligus Wali Kota Batam itu bersama Anggota Bidang Pengusahaan Syahril Japarin, Direktur Badan Usaha Pelabuhan Nelson Idris dan beberapa petinggi BP Batam mengelilingi dermaga dengan berjalan kaki.
“Semua akan diperbaharui. Sekeliling pelabuhan akan dipagar sehingga area steril,” ujar Rudi, Senin 17 Mei 2021.
Lalu lintas kontainer di Batu Ampar sepanjang tahun lalu atau tahun pandemi tak begitu terpengaruh pandemi. Meski masih rata-rata pertahun atau sekitar 500.000 ribu TEUs, tapi total bongkar muatnya masih jauh di bawah potensi di Selat malaka.
Sementara total trafik kontainer di Singapura tercatat 37,3 juta TEUs pada 2019 dengan jaringan 200 shipping lines dan 1.000 kapal di pelabuhannya. Di Tanjung Pelepas Malaysia, tercatat 12 juta TEUs dan di Port Klang 12,3 juta TEUs pada tahun yang sama.
Data trafik di Selat Malaka menunjukkan lebih dari 60 ribu kapal angkutan kargo setiap hari. Kapal itu memenuhi pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Sedangkan Batam diperkirakan hanya menikmati 5 persen hingga 10 persen trafik kargo tersebut atau setara 6.000 TEUs paling banyak, per hari.
Penyebab minimnya trafik kargo masuk Batam disebabkan rute perdagangan laut yang tidak menguntungkan Indonesia. Kapal niaga ekspor asal Indonesia banyak yang masuk ke Singapura atau Malaysia, baru dibawa ke negara tujuan dan sebaliknya juga untuk kegiatan impor.
Investasi Sendiri BP Batam
Badan Pengusahaan (BP) Batam, akhirnya memulai proyek pengembangan Pelabuhan Batuampar, setelah beberapa kali mengalami penundaan. Meski sampai saat ini belum ada investor yang bersedia untuk membiayai pengembangan pelabuhan tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam Rafki Rasyid mengatakan mahalnya ongkos logistik masih menjadi banyak keluhan pelaku usaha. BP Batam diharapkan bisa menekan mahalnya biaya logistik di Batam tersebut.
“Harapan kita yang utama adalah ongkos kontainer dari Batam bisa ditekan lagi. Kalau bisa turun 50 persen agar daya saing Batam bisa lebih bagus di mata para investor,” kata Rafki, Minggu (30/5/2021).
Menurut dia, mahalnya ongkos kontainer di Batam ini sudah sejak lama dikeluhkan oleh pelaku usaha sehingga perlu segera di respon. BP Batam perlu segera melakukan upaya-upaya yang kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Tapi, kami tetap memberikan apresiasi langkah BP Batam yang berupaya keras membenahi pelabuhan Batu Ampar saat ini,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat Pandemi Covid-19, BP Batam masih mampu meningkatkan progress pengerjaan proyek infrastruktur di Batam. Hal ini tentunya menjadi poin lebih penilaian oleh investor.
Dengan begitu diharapkan para investor tidak ragu lagi merealisasikan investasinya di Batam. Karena begitu banyak fasilitas investasi yang sudah diberikan pemerintah dan juga infrastruktur yang terus mengalami perbaikan di Batam.
“Kinerja investasi Batam yang melampaui target pada tahun 2020 lalu semoga bisa terjadi lagi di tahun 2021 ini dan tahun mendatang. Sebab, Batam sangat berharap terhadap masuknya investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi akibat Pandemi Covid-19.,” katanya.
Pengembangan pelabuhan bongkar muat ini sebenarnya sudah lama direncanakan BP Batam. Hanya saja selama ini tidak terealisasi, setiap pergantian pimpinan BP Batam, berganti pula rencana pengembangan Pelabuhan Batuampar.
Catatan gokepri.com, pada era Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro misalnya, tahun 2017 lalu direncanakan peabuhan ini akan dikembangkan dengan menggandeng pihak swasta. Melalui skema PPP (Public Privat Partnership) antara perusahaan asing dan dalam Negeri, dengan perkiraan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2 triliun.
Tapi, belum sempat merealisasikan rencana tersebut Hatanto diganti oleh Lukita Dinarsyah Tuwo. Kala itu Lukita menjabat sebagai Sesmenko Perekonomian dan diberikan tugas untuk menyelesaikan persoalan Batam, termasuk masalah kepelabuhanan.
Tingginya biaya logistik selama ini memang menjadi keluhan para pelaku usaha. Bahkan, biaya logistik di Batam terpaut 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di Jakarta. Karena itu revitalisasi pelabuhan Batuampar dinilai menjadi salah satu cara untuk bisa menurunkan cost logistik.
Rencana pengembangannya pun juga dilanjutkan oleh Lukita, hanya saja skema kerjasamanya yang berubah. Saat itu BP Batam menggandeng Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Pelindo II untuk mengembangkan pelabuhan Batuampar.
Namun, belum juga terealisasi Lukita diganti oleh Edy Putra Irawady yang juga rekannya dari Kemenko Perekonomian. Tugas utama Edy waktu itu adalah membuat proses dan persiapan penyerahan dan penggabungan jabatan Wali Kota Batam dengan Kepala BP Batam.
Permasalahan pelabuhan Batuampar ini juga menjadi perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla diakhir jabatannya. JK bahkan datang langsung ke Batam dan memperintahkan semua pihak yang terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada.
Hingga akhirnya Kepala BP Batam dijabat ex officio Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sampai saat ini permasalahan pelabuhan Batuampar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan BP Batam.
Saat awal menjabat Kepala BP Batam, Rudi menyatakan akan tetap melanjutkan program-program pendahulunya. Termasuk kerjasama dengan Pelindo II terkait dengan rencana modernisasi pelabuhan Batuampar.
Baik BP Batam ataupun Pelindo II sempat menyatakan optimisme akan mampu menjadikan Batuampar sebagai pelabuhan bertaraf internasional. Pelindo II bahkan sudah menandatangani MoU dengan konsorsiumnya, Pelindo I dan Persero Batam.
Namun, kondisi di lapangan ternyata tidak sejalan dengan perencanaan. Proyek yang disepakati akan dimulai pada Maret 2020 tersebut ternyata batal. Sampai saat ini tidak diketahui pasti penyebab batalnya perjanjian antara BP Batam dan Pelindo II tersebut.
Rudi memang tak menyebut secara gamblang penyebab kerja sama dengan Pelindo II batal, tapi ditegaskannya bahwa BP Batam akan mencari investor baru lagi untuk membangun Pelabuhan Batuampar.
“Pada intinya pengembangan pelabuhan ini akan dilakukan secara bertahap,’ kata Rudi beberapa waktu lalu
Tahapan itu menurutnya sudah mulai dilakukan oleh BP Batam. Di antaranya adalah pembongkaran gudang-gudang yang ada di dalam pelabuhan atau dermaga utara. Lokasi ini nantinya akan dijadikan tempat penumpukan kontainer atau siway.
Menurut Rudi, di dalam pelabuhan Batuampar nantinya hanya untuk aktivitas bongkar muat barang. Pergudangan atau perkantoran yang ada di dalam saat ini akan dibongkar dan dipindah ke luar area pelabuhan.
Selain itu pihaknya juga akan melakukan pemagaran, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kepentingan tidak akan bisa ke luar masuk seperti saat ini. Dengan demikian diharapkan keamanan pelabuhan bisa ditingkatkan.
“Jadi kantor-kantor yang di Dermaga Selatan saat ini juga akan kita bongkar nantinya,” kata Rudi.
BP Batam saat ini terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan kepelabuhanan. Karena itu untuk menekan cost logistik yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha BP Batam juga akan melakukan modernisasi alat-alat.
“Container Crane harus modern, sehingga layanan Pelabuhan Batuampar juga modern,” katanya.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Nelson Idris mengatakan kecepatan craine yang saat ini hanya 8 TEUs setiap jamnya. Karena itu perlu modernisasi container crane untuk meningkatka kapasitas yang ada.
“Agustus nanti ada datang dari Pelindo, dengan kecepatan 20 TEUs setiap jamnya,” kata Nelson di Pelabuhan Batuampar, Senin (24/5/2021).
Dengan demikian pihaknya tahun 2024 ditargetkan kapasita pelabuhan Batuampar dapat meningkat dari 450 ribu TEUs menjadi 2 juta TEUs setiap tahunnya.
“Saat ini BP Batam sebenarnya juga sudah memesan alat craine yang baru untuk pelabuhan Batuampar. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, karena barangnya harus dipesan dulu,” katanya.
Pelabuhan Jumbo di Singapura
Singapura dan Malaysia sudah seribu langkah di depan urusan membangun pelabuhan. Memperkokoh posisi sebagai pemain utama pelabuhan kontainer di Asia Tenggara.
Ancang-ancang Malaysia dan Singapura sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir sebagai strategi demi menangkap peluang ekonomi dari trafik kapal angkutan sekaligus layanan kargo di Asia Tenggara. Lalu lintas kargo di Asia Tenggara diprediksi terus menanjak dalam 10 tahun ke depan dan paling sibuk di dunia.
Berdasarkan penelitian International Transport Forum (ITF) dalam Transport Outloook, proyeksi trafik kargo di Asia Tenggara mencapai 143 juta TEUs per tahun pada 2030 atau peningkatan terbesar dari seluruh total trafik kargo di dunia, disusul China 94 juta TEUs.
Potensi itu direspons oleh Singapura dan Malaysia dengan meningkatkan kapasitas pelabuhan. Port of Singapore Authority (PSA), memindahkan terminal utamanya ke Mega Pelabuhan Tuas atau New Tuas Pors dengan kapasitas 70 juta TEUs per tahun dan pelabuhan canggih atau full smart port. Pelabuhan jumbo ini akan beroperasi penuh pada 2040, menjadi pelabuhan terbesar di dunia yang sudah total automasi crane.
Tuas adalah pelabuhan baru yang digadang-gadang generasi baru era pelabuhan. PSA memindahkan terminalnya dari Pelabuhan Pasir Panjang ke Pelabuhan Tuas yang berada di barat daya Singapura.
Pelabuhan Tuas akan menjadi pelabuhan utama Singapura. Tidak hanya berkapasitas masif hingga 65 juta TEUs, tapi juga didesain serba canggih, layanan digital dan mampu disandari kapal angkutan era baru, Mega Vessel, yang berkapasitas 20.000 TEUs sekali angkut.
Malaysia sudah bersiap menghadapi pertumbuhan trafik kargo di dua pelabuhan utama. Port Klang di Selangor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor Baru, dalam beberapa tahun terakhir muncul sebagai saingan terdekat Singapura dalam melayani volume transhipment di Asia Tenggara. Kapasitas Port Klang dan Pelepas terus ditambah hingga mampu menguasai 39 persen layanan kargo di Asia Tenggara. (Ard)
|Baca Juga:
