BATAM (gokepri) — Keamanan dan kepastian hukum menjadi dua hal yang ingin diperkuat Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menopang aktivitas ekonomi di Batam. Kerja sama tersebut diperbarui ketika investasi dan kegiatan ekonomi di kawasan strategis ini terus berkembang.
Penguatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat, 21 Agustus 2026. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Asisten Utama Operasi Polri Komisaris Jenderal Muhammad Fadil Imran.
Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Polda Kepulauan Riau yang ditandatangani Amsakar dan Kapolda Kepri Inspektur Jenderal Asep Safrudin.
Baca Juga: BP Batam-Polri Perkuat Keamanan untuk Jaga Iklim Investasi
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
Bagi BP Batam, kerja sama dengan aparat penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan menjaga ketertiban. Kepastian hukum dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di Batam.
Amsakar mengatakan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional sekaligus salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan membuat kolaborasi antara BP Batam dan Polri menjadi penting.
“Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar.
Menurut dia, situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga dapat mendukung perkembangan investasi serta aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Amsakar juga berharap kerja sama tersebut memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan hukum di Batam.
“Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” katanya.
Dari sisi Polri, kerja sama tersebut hendak diarahkan lebih jauh daripada fungsi pengamanan. Fadil mengatakan kepolisian perlu menempatkan diri sebagai mitra dalam pembangunan, termasuk melalui pengawalan terhadap implementasi kerja sama dengan BP Batam.
“Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil.
Karena itu, Fadil meminta jajaran Polda Kepri memastikan kesepakatan tersebut diterapkan di lapangan dan tidak berhenti sebagai seremoni penandatanganan.
“Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.
Dengan ruang lingkup kerja sama yang mencakup keamanan, penegakan hukum, data, sumber daya manusia, hingga penanganan konflik sosial, BP Batam dan Polri menempatkan kepastian hukum sebagai bagian dari dukungan terhadap aktivitas ekonomi Batam.
Baca Juga: BP Batam Pacu Batam Jadi Basis Perawatan Mesin Pesawat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
