Kampanyekan Gibran, Sekda Takalar akan Diperiksa Bawaslu

Dokumentasi Sekda Takalar Saat Hadiri Rembuk Guru, Rabu (10/1/2024). Foto: tangkapan layar

Jakarta (gokepri) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan ada kemungkinan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi diperiksa karena diduga mengampanyekan salah satu kandidat Pilpres 2024.

“Iya, kemungkinan sekdanya diperiksa. Biasanya ada teknik penelusuran, ya, dari mulai bawah dulu, baru kemudian sekdanya atau sekda dulu, tergantung teman-teman (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota,” kata Bagja, Rabu 17 Januari 2024, dikutip dari Antara.

Bagja menuturkan Bawaslu kini tengah melakukan penelusuran dan telah memeriksa beberapa pihak. Bawaslu ingin memastikan terlebih dahulu terkait kebenaran data yang ada pada potongan rekaman video yang ramai di media sosial tersebut.

Baca Juga: Bawaslu Batam Awasi Akun Medsos Partai Politik

“Ini beberapa kami lakukan penelusuran dan sudah kami sudah periksa beberapa teman-teman, nanti kita follow up (tindak lanjuti) apakah ada hadir di acara itu, siapa, dan bagaimana,” ujar Bagja. Lebih lanjut, Bagja mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang namanya juga turut disebut oleh Sekda Pemkab Takalar dalam potongan video itu, tidak bisa diperiksa. Hal ini karena penyebutan nama Jokowi hanya sebatas klaim.

“Kalau tidak ada perintah tertulis, bisa (diperiksa) atau enggak? Enggak bisa, kecuali terekam, ya, terekam, tervideokan dalam bentuk gambar dan lain, tapi kalo cuma ‘Saya mendapat A, saya mendapat B’ ya susah dibuktikan. Gimana kita mau tindaklanjuti?” ujar dia.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Takalar mengatakan tengah menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang videonya viral saat kegiatan rembuk guru di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. “Bawaslu Takalar sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini. Karena, sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya yah,” kata Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/1).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati mengatakan telah mendapatkan informasi awal berupa video tersebut yang beredar luas di grup media sosial WhatsApp. Langkah selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait video tersebut. Dari rekaman video viral yang berdurasi 1 menit tersebut diketahui Sekda Pemkab Takalar Muhammad Hasbi dalam pertemuan rembuk guru itu diduga menyampaikan pesan yang bermuatan kampanye.

“Viralnya video dugaan tidak netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye itu merupakan informasi awal dan bagi kami akan segera melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Diketahui, Sekda Pemkab Takalar Muhammad Hasbi, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad, membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah setempat. Hadir pula pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya, termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se-Kabupaten Takalar, Rabu (10/1).

Dalam video tersebut, Hasbi menyinggung soal belanja untuk pengajian guru, yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya (calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, red.) menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK,” ucap Hasbi dalam rekaman tersebut.

Istana Negara Membantah

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo berjanji mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) jika Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024.

“Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024,” kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 16 Januari 2024.

Menurut Ari pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

“Dan tentu teman-teman (wartawan) sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah,” ujar Ari.

Ari menuturkan, dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.

“Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu,” ujar dia..

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.”Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri,” katanya.

Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan.

Lebih jauh soal adanya pernyataan viral Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika Prabowo-Gibran menang, Ari mengatakan hal tersebut tidak benar dan tengah dalam pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu.

“Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul. Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: Antara

BAGIKAN