BATAM (gokepri) – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat tak memberi solusi soal maraknya rekrutmen guru honorer di Batam. Usai membuka acara Kawah Kepemimpinan Pelajar Jenjang SMP di Batam, Selasa 30 September 2025, ia hanya memberi jawaban singkat.
“Tidak ada lagi perekrutan guru honorer,” ucap Atip sembari berjalan menuju lift.
Tak ada penjelasan tambahan. Ia langsung masuk lift, meninggalkan jurnalis yang menanyakan ihwal nasib guru honorer yang belum berstatus ASN maupun bersertifikat.
Pernyataan itu justru mempertegas jurang antara kebijakan pusat dengan kenyataan di lapangan. Pemerintah sudah menghapus sistem guru honorer dan menggantinya dengan skema ASN PPPK. Namun sekolah-sekolah di Batam masih merekrut guru tidak tetap, bahkan banyak di antaranya belum tersertifikasi.
Data Dinas Pendidikan Batam 2024 mencatat ada 1.500 guru tanpa sertifikasi. Dari jumlah itu, 700 masih berstatus honorer dan belum diangkat menjadi ASN PPPK.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengakui kebutuhan tenaga pendidik masih besar. Namun, kewenangan formasi ada di pemerintah pusat. “Kalau kami usulkan 50 orang, kadang disetujui hanya 10,” kata Amsakar, Jumat 26 September.
Ia menuturkan kondisi serupa juga dialami tenaga kesehatan seperti bidan dan apoteker. Karena keterbatasan formasi dan kemampuan APBN, Pemko Batam mencari jalan alternatif dengan merekrut lulusan sesuai bidang studi, seperti matematika atau bahasa Inggris.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Surya Makmur Nasution menyebut kekurangan guru di kota itu mencapai 700 orang, terutama di SMP. Ia memperkirakan hingga 2030 Batam masih membutuhkan 1.500 guru untuk mencapai rasio ideal: satu guru untuk sepuluh murid.
Baca Juga: Batam Masih Kekurangan Guru, Formasi PPPK Tak Menjawab Kebutuhan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
