Batam (gokepri) – Beredarnya isu provokatif pengembangan Rempang menjadi perhatian utama pemimpin pemerintah daerah dan aparat hukum di Kepulauan Riau karena mengganggu kamtibmas. Warga diminta jangan mudah terhasut demi menjaga kondusivitas daerah dan waspada terhadap upaya memecah-belah masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat konferensi pers bersama Forkopimda di Graha Kepri, Batam Center, Kota Batam, Selasa sore, 12 September 2023. Tampak Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Danlantamal IV hingga Ketua LAM Kepri.
Hal pertama yang disampaikan Ansar mengenai situasi keamanan dan ketertiban di Kepri. Pemimpin daerah yang hadir mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk menjaga provinsi ini tetap kondusif dan menjaga keberlangsungan investasi serta melanjutkan pembangunan yang lebih baik dan maju.
Baca Juga: Warga Rempang Terdampak Relokasi Diminta Lapor Diri
“Mari kita bersama-sama bersatu, bergandengan tangan, saling menghormati anak bangsa, demi terwujudnya kamtibmas Kota Batam, Kepri yang lebih kondusif,” ujar Ansar. “Mari bersama-sama tingkatkan kewaspadaan kita semua terhadap setiap upaya dan usaha yang ingin memecah belah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” tegas Ansar
Ansar kemudian mengimbau masyarakat Kepri dan Batam jangan mudah terpancing oleh berbagai usaha provokasi dari pihak-pihak yang hanya bertujuan memperkeruh suasana dengan menyampaikan dan membagikan isu-isu yang bersifat provokatif.
“Kita berdoa semoga Kepri tetap aman dan damai. Dapat melanjutkan pengembangan investasi dan dapat membangun provinsi ke depan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” tutur Ansar.
Mantan anggota DPR RI itu juga sempat menyampaikan perihal pengembangan kawasan Rempang. Menurutnya, pembangunan kawasan Rempang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat terpenuhi.
“Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata dia.
Ansar lalu menjelaskan terkait dengan permasalahan pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang menimbulkan penolakan warga. Dia mengaku persoalan tersebut bukan karena masalah komunikasi yang buruk.
“Kami semua kemarin ini masih meraba-raba, mencari format-format yang pas, angka-angka yang pas. Karena nanti BP Batam yang akan membelanjakan uang ini kepada warga, maka itu musti ada referensi-referensi hukum yang bisa menjamin itu semua,” katanya.
Untuk itu, pada masa mendatang pihaknya bersama forkopimda yang ada di Provinsi Kepri dan di Batam akan melakukan sosialisasi yang lebih masif.
“Mudah-mudahan ke depan ini lebih kondusif dan tidak terjadi lagi persoalan-persoalan seperti yang lalu. Kami juga akan berkomunikasi terus bersama pemerintah pusat, dan kalau pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator, nanti bersama-sama kita supaya ini kolaborasinya lengkap. Dari pemerintah pusat, provinsi, Kota Batam dan BP Batam, maka saya kira satu demi satu apa yang menjadi keragu-raguan masyarakat bisa kita jawab bersama,” kata Ansar.
Sekretaris Lembaga Adat Melayu Datok Sri Setia Raja Alhafiz mendukung penuh upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Kepri khususnya kota Batam. “Kami harap tidak ada lagi terjadi mengsengsarakan masyarakat, kalau bisa mensejahterakan masyarakat,” kata Alhafiz
Meski awalnya dia menolak adanya relokasi di lokasi, Alhafiz kini sepakat dan mendukung rencana pemerintah, dengan catatan mengangkat derajat masyarakat Melayu. “Ini kan gawe pemerintah pusat. Kami hanya ikut aturan. Kami akan dialog lagi soal itu,” kata dia.
Simak Video Konferensi Pers:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro
