Investasi Batam Melaju, BP Batam Pastikan Layanan Makin Cepat

Fary Djemy Francis. (istimewa)

BATAM (gokepri.com) – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat percepatan pelayanan dan kepastian regulasi untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan, percepatan pelayanan dan kepastian regulasi menjadi salah satu pesan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kepercayaan investor.

“Saya bertemu Presiden Prabowo, saya diskusi tentang regulasi dan pelayanan. Harus cepat dan membangun kepercayaan dengan investor. Itu yang disampaikan Presiden,” katanya, Kamis.

Menurut Fary, kebutuhan investor tidak berhenti pada ketersediaan lahan dan tenaga kerja. Kepastian regulasi dan kecepatan pelayanan menjadi faktor penting agar perusahaan yang sudah berinvestasi di Batam memiliki keyakinan untuk mengembangkan usahanya.

Karena itu, BP Batam dalam setahun terakhir terus membangun komunikasi dengan dunia usaha, termasuk asosiasi pengusaha.

“Teman-teman mau ketemu dengan kita, dengan BP Batam, pasti kita temui. Kita sedang membangun kepercayaan itu sebagai sahabat yang sama-sama bisa membangun Batam,” ujarnya.

  • Investasi Tumbuh 62,75 Persen

Penguatan pelayanan tersebut berlangsung ketika investasi Batam menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Berdasarkan data Semester I 2026, realisasi investasi Batam mencapai Rp29,89 triliun, tumbuh 62,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,37 triliun.

Pertumbuhan investasi juga diikuti peningkatan jumlah proyek. Jumlah proyek naik 32,82 persen dari 11.915 proyek pada Semester I 2025 menjadi 15.826 proyek pada Semester I 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.932 proyek telah memasuki tahap produksi atau meningkat 52,32 persen. Sementara proyek yang masih berada pada tahap konstruksi mencapai 8.894 proyek atau tumbuh 20,78 persen.

Investasi tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Sepanjang Semester I 2026, sebanyak 40.423 tenaga kerja Indonesia terserap, meningkat 32,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara tenaga kerja asing tercatat 520 orang atau meningkat 29,35 persen. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 40.943 orang atau tumbuh 32,16 persen.

Tidak hanya jumlah proyek, rata-rata nilai investasi per proyek juga meningkat 22,53 persen dari Rp1,54 miliar menjadi Rp1,89 miliar. Kondisi itu menunjukkan investasi yang masuk memiliki skala yang semakin besar dan memberikan nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi Batam.

“Perubahan ini menunjukkan arah pembangunan ekonomi Batam semakin kuat. Industri manufaktur berteknologi tinggi kini menjadi salah satu sektor yang paling diminati investor,” kata Fary.

Selain manufaktur berteknologi tinggi, sektor industri kimia dan farmasi, perumahan dan kawasan industri, serta transportasi, pergudangan dan telekomunikasi juga menjadi sektor yang diminati investor.

Lima sektor dengan realisasi investasi terbesar pada Semester I 2026 yakni jasa lainnya sebesar Rp6,09 triliun, industri mesin dan elektronika sebesar Rp6,07 triliun, industri kimia dan farmasi Rp3,97 triliun, perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp3,52 triliun, serta transportasi, pergudangan dan telekomunikasi Rp2,55 triliun.

Dari sisi negara asal, Singapura menjadi investor terbesar dengan nilai Rp10,89 triliun. Selanjutnya Hong Kong Rp1,39 triliun, Korea Selatan Rp1,18 triliun, China Rp1,11 triliun dan Amerika Serikat Rp1,02 triliun.

  • Perizinan Dipangkas

Fary mengatakan peningkatan investasi harus diikuti dengan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan investor.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat proses perizinan. Ia mencontohkan pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang sebelumnya dapat membutuhkan waktu tiga hingga enam bulan di tingkat pusat.

Dengan penyederhanaan proses, pengurusan Amdal kini dapat diproses sekitar 29 hari kerja apabila seluruh persyaratan telah lengkap.

Sementara proses tertentu di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama kini dapat diproses sekitar 18 hari.

“Kalau sudah lengkap syarat-syaratnya, 29 hari kerja sudah bisa kita klik,” katanya.

Menurut Fary, percepatan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan kepastian bagi investor.

“Pesan Presiden, bukan hanya mengandalkan lahan, bukan hanya pekerja, tetapi regulasi dan pelayanan harus cepat,” ujarnya. *

Penulis: Engesti

Pos terkait