Batam (gokepri.com) – Pengembangan energi alternatif di Indonesia semakin kuat. Pemerintah memasukkan pengembangan tenaga surya dalam rencana kelistrikan 2021-2030.
Indonesia menargetkan penambahan 40,68 gigawatt kapasitas tenaga surya pada tahun 2030 dan bertujuan untuk mendapatkan 51,6% dari tambahan kapasitas listrik dari sumber terbarukan di bawah RUPTL baru.
Pemerintah ingin beralih dari bahan bakar fosil dan mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2060.
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL milik PT PLN (Persero) 2021-2030 yang dominan menempatkan porsi pembangkit listrik energi baru terbarukan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan peta jalan itu dapat menjawab semua permasalahan sektor ketenagalistrikan dalam kerangka kebijakan transisi energi yang sekarang menjadi fokus pemerintah.
“RUPTL ini lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit energi baru terbarukan mencapai 51,6 persen lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang hanya sebesar 48,4 persen,” kata Arifin dalam sebuah webinar, Selasa (5/10).
Dari target penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt, kapasitas pembangkit energi baru terbarukan mencapai 20,9 gigawatt dan kapasitas pembangkit energi fosil hanya sebesar 19,6 gigawatt.
Menteri Arifin mengatakan pemerintah akan mendorong PLN untuk lebih fokus berinvestasi pada pengembangan dan penguatan sistem penyaluran tenaga listrik, serta peningkatan pelayanan konsumen.
Dia menjelaskan bahwa percepatan penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt selama 10 tahun ke depan akan membuka peran perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dalam pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
“Pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah committed dan dalam tahap konstruksi. Hal ini juga untuk membuka peluang dan ruang cukup besar untuk pengembangan energi baru terbarukan,” ujar Arifin.
Saat ini, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya mengingat harga komponen makin murah dan masa pembangunan yang lebih cepat, sehingga dapat mewujudkan target pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.
Selain itu, pencapaian target bauran energi baru terbarukan juga akan dipenuhi oleh co-firing PLTU dengan biomassa dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan feed stock.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan terima kasih atas pengayaan dan penajaman substansi yang diberikan oleh tim Kementerian ESDM dalam rangka penyusunan RUPTL 2021-2030 tersebut.
Proses penyusunan RUPTL ini dimulai sejak rancangan awal RUPTL 2020-2029 pada 18 Agustus 2020, sampai kemudian tersusunnya rancangan RUPTL 2021-2030 pada 28 Desember 2020.
“Selanjutnya telah dilakukan beberapa kali revisi akhirnya terbentuklah revisi terakhir yaitu revisi keempat yang telah kami sampaikan kepada Kementerian ESDM tanggal 27 September 2021. RUPTL 2021-2030 disusun dalam ketidakpastian demand yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19,” pungkas Zulkifli.
Beralih dari Batu Bara
Indonesia, produsen dan eksportir batu bara utama, memperoleh sekitar 60% dari kapasitas listrik yang ada dari pembangkit listrik tenaga batu bara.
Dikombinasikan dengan kapasitas yang ada sekarang, energi terbarukan akan menjadi 25% dari bauran energi Indonesia pada tahun 2030. Pemerintah juga mengincar kontribusi yang lebih besar dari pembangkit listrik tenaga air.
Indonesia secara berkala merevisi masterplan kelistrikan. Di bawah rencana 2019-2028, telah diuraikan 908 MW kapasitas surya baru, dengan 30% pembangkit listrik baru dari energi terbarukan.
Sementara itu, Arifin mengatakan rata-rata permintaan listrik tahunan direvisi turun menjadi 4,9% untuk dekade berikutnya, dari perkiraan sebelumnya 6,4%, karena dampak pandemi.
Pembangkit listrik baru yang ditargetkan juga menyusut menjadi 40,6 GW dari 56 GW.
Sekitar Rp800 triliun (USD56,10 miliar) investasi akan dibutuhkan untuk tambahan kapasitas 40,6 GW, dengan sekitar Rp500 triliun untuk energi terbarukan saja.
“Pemerintah sedang mencari investasi swasta untuk ekspansi,” kata direktur PLN Evy Haryadi.
Mengutip data PLN, Elrika Hamdi, analis konsultan energi IEEFA, mencatat bahwa dari kapasitas solar yang ditargetkan, sekitar 1,8 GW akan dipasok dari produsen listrik independen.
“Ini masih merupakan kapasitas yang sangat tidak ambisius yang dapat dipenuhi oleh IPP dalam waktu singkat. Sudah banyak pengembang surya yang mengantre untuk memanfaatkan proyek-proyek ini, ”katanya.
Namun, keringanan pajak dan perjanjian jual beli yang menarik dengan PLN akan diperlukan untuk mengamankan investasi, kata Paul Butarbutar, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia.
“Jika proyek tidak bankable, kemampuan pengembang untuk mendapatkan pembiayaan akan terbatas,” katanya, seraya menambahkan bahwa khusus untuk proyek surya, persyaratan kandungan lokal yang tinggi juga dapat menghambat investasi. (Can/ant/reuters)
|Baca Juga: Batam akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung
