HMI Keluhkan Banjir dan Sulitnya Cari Kerja di Batam

HMI Batam
Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, menerima audiensi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam di Ruang Rapat Komisi III DPRD Batam, Rabu (10/9/2025). Pertemuan membahas persoalan banjir, sampah, dan tingginya angka pengangguran di Batam. GOKEPRI/Engesti Fedro

BATAM (gokepri) – Banjir, sampah, dan pengangguran menjadi tiga masalah utama yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin. Masalah itu dinilai tak kunjung teratasi meski investasi terus mengalir ke kota industri ini.

Ketua HMI Batam, Bachtiar, menyampaikan keresahan mahasiswa soal banjir yang terjadi hampir setiap kali hujan deras turun. “Hujan sebentar saja, beberapa daerah langsung tergenang,” ujarnya di ruang rapat Komisi III DPRD Batam, Kamis (11/9).

Selain banjir, mahasiswa menilai penanganan sampah belum maksimal. Tumpukan sampah masih terlihat di berbagai titik, mencoreng wajah Batam sebagai kota tujuan investasi.

Persoalan lain yang mereka soroti ialah pengangguran. Meski investasi besar terus masuk, angka pengangguran tetap tinggi. Menurut mahasiswa, kondisi ini semakin menekan anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Ketua DPRD Batam, Kamaluddin, menegaskan banjir dan sampah menjadi prioritas Pemko Batam bersama BP Batam. Ia menjelaskan, banjir dipengaruhi kondisi alam dan saluran drainase yang belum memadai.

“Contohnya di Bengkong, wilayah itu lebih rendah dari laut sehingga hujan deras langsung membuat banjir. Di lokasi lain, drainase memang belum memadai. Jadi ini butuh penanganan bertahap dan anggaran besar,” kata Kamaluddin.

Ia menambahkan, pemerintah sudah meninjau langsung titik-titik rawan banjir. Untuk sampah, Pemko Batam menyiapkan anggaran 2026 guna menambah armada truk pengangkut dan kontainer sampah.

Terkait pengangguran, Kamaluddin menyebut persoalan ini juga menjadi perhatian pusat. Meski Batam memiliki investasi dan fiskal tinggi, angka pengangguran tetap besar karena perusahaan merekrut tenaga kerja secara terbuka.

“Pelamar bisa datang dari mana saja, bukan hanya warga Batam. Kami sudah meminta perusahaan agar minimal 25 persen karyawan adalah pemegang KTP Batam,” jelasnya.

Ia menambahkan DPRD juga mendorong Dinas Tenaga Kerja Batam menggelar job fair dan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja lokal lebih siap bersaing.

Perwakilan mahasiswa, Imelda, menyampaikan bahwa keresahan soal sulitnya mencari pekerjaan dirasakan langsung oleh banyak anak muda. “Jangan sampai investasi besar hanya dirasakan orang luar, sementara warga Batam sendiri kesulitan,” ujarnya.

Baca Juga: Setahun Tanpa Kepastian, Orang Tua Al Fatih Tuntut Keadilan di DPRD Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait