JAKARTA (gokepri) – Selama bertahun-tahun, komoditas gula menjadi paradoks dalam kebijakan pangan Indonesia. Di tengah potensi sumber daya yang besar, negeri ini justru bergantung pada impor dalam jumlah signifikan.
Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.
Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.
Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.
Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.
Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula
Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.
Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.
Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah
Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)
Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.
Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.
Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.
Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.
Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Tata kelola gula nasional
Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.
Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.
Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.
Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.
Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.
Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.
Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.
Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan. ANTARA
*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Pemprov Kepri Garap 60 Hektare Lahan Pertanian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
