Batam (gokepri) – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membantah konflik di Pulau Rempang karena komunikasi antarkepala daerah kurang baik. Menurut dia, pemerintah daerah kesulitan mencari formula yang pas untuk merelokasi warga Rempang, Galang Batam.
“Bukan buruknya komunikasi. Tapi kami kesulitan mencari payung hukum dan anggaran untuk merelokasi warga,” kata Ansar saat ditemui di Batam, Selasa 12 September 2023.
Saat ini ia mengaku sudah menemukan formula yang tepat untuk merelokasi warga. Ia berharap sosialisasi dapat berjalan dengan lancar. Ansar juga menerangkan Pemprov Kepri bersama Forkopimda Provinsi dan Kota Batam juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Hal itu agar pemerintah pusat mengirimkan fasilitator membantu pemerintah daerah menjawab keresahan masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tugaskan Bahlil ke Rempang Beri Penjelasan Langsung ke Warga
Menurut Ansar, pembangunan kawasan Rempang-Galang, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat terpenuhi.
“Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata dia.
Mantan bupati Bintan ini juga mengajak masyarakat agar dapat menjaga situasi provinsi Kepri tetap kondusif dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi. Ia juga mengimbau agar masyarakat, Kepri khusus Batam agar tidak terpancing isu negatif terkait pengembangan pulau Rempang.
“Jangan menyampaikan dan membagikan isu-isu yang bersifat provokatif kita berdoa semoga Kepri tetap aman dan damai investasi dapat dilanjutkan,” kata dia.
Baca Juga: Jangan Mudah Terhasut Isu yang Memecah Belah Masyarakat Kepri
Sekretaris Lembaga Adat Melayu Datok Sri Setia Raja Alhafiz mendukung penuh upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Kepri khususnya kota Batam. “Kami harap tidak ada lagi terjadi mengsengsarakan masyarakat, kalau bisa mensejahterakan masyarakat,” kata Alhafiz.
Meski awalnya dia menolak adanya relokasi warga adat Rempang, Alhafiz kini sepakat dan mendukung rencana pemerintah, dengan catatan mengangkat derajat masyarakat Melayu. “Ini kan gawe pemerintah pusat. Kita hanya ikut aturan. Kita akan dialog lagi soal itu,” kata dia.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Linimasa dan Jejak Pengembangan Rempang
Diberitakan sebelumnya, kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menurut Presiden Joko Widodo, terjadi karena ada komunikasi yang kurang baik. Menurut Presiden, kericuhan yang terjadi saat warga unjuk rasa memprotes proyek Rempang Eco City di kawasan pulau itu, semestinya tidak akan terjadi sekiranya warga diajak bicara dan diberikan solusi.
”Ya, itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi (tidak akan ada masalah). (Hal ini) karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9/2023).
Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam waktu dekat akan ke Rempang. ”Menurut saya, nanti, mungkin besok atau lusa, Pak Menteri Bahlil akan ke sana, akan memberikan penjelasan mengenai itu,” ujar Presiden Jokowi.
Penulis: Engesti Fedro
Simak Video Konferensi Persnya:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
