JAKARTA (gokepri) – Partai Golkar kembali diguncang isu besar. Setelah mendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden dan penentuan calon kepala daerah di pilkada serentak, kini kursi Ketua Umum Golkar di ambang pergantian.
Sejatinya, Musyawarah Nasional Golkar baru dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Namun, beberapa pengurus Golkar mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, telah menandatangani surat pengunduran diri sebagai pemimpin partai pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Dave Laksono, enggan memberikan komentar mengenai kabar pengunduran diri Airlangga.
“Tunggu yah,” ucapnya singkat pada Ahad, 11 Agustus 2024, dilansir dari Tempo.
Jika benar Airlangga mundur, sejumlah skenario mulai dipersiapkan. Pertama, menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang, sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Saat ini, Agus menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan disebut-sebut hubungannya dengan Airlangga sedang tidak harmonis.
Baca: Agus Gumiwang Diprediksi Gantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar
Skenario berikutnya adalah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang rencananya diadakan pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, juga mencuat sebagai kandidat kuat pengganti Airlangga di pucuk pimpinan Golkar.
Desakan agar Airlangga mundur dari Ketua Umum Golkar sudah mencuat sejak pertengahan tahun lalu. Ridwan Hisjam, anggota Dewan Pakar Golkar, secara terbuka meminta Airlangga untuk meletakkan jabatannya. Ridwan juga mendesak partai segera mengadakan Munaslub guna mencari pengganti yang dianggap lebih mampu.
Airlangga dianggap gagal membawa Golkar mengusung calon presiden pada Pilpres 2024, meski partai telah memberi mandat tersebut kepadanya. Selain itu, nama Airlangga juga tercoreng akibat dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga bahkan sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung pada Juli 2023 untuk diperiksa terkait kasus tersebut.
Bantah Isu Korupsi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menepis alasan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum karena terjerat kasus korupsi.
“Enggak lah. Pak Airlangga tentu mempunyai pertimbangan cukup matang sampai mengambil keputusan yang sepenting itu,” ucap Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2024.
Doli mengklaim Airlangga mundur karena memiliki masalah pribadi. Bahkan keputusan itu sudah dibicarakan dengan keluarga. Oleh karena itu, pengunduran diri itu, kata Doli, demi kebaikan diri Airlangga, keluarga, partai, bahkan bangsa, dan negara.
Ia menegaskan keputusan itu murni pilihan pribadi Airlangga. Doli menjelaskan Airlangga ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perekonomian hingga menjelang akhir masa Kabinet Indonesia Maju.
“Beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai Menko Perekonomian di dalam menjalankan atau melancarkan proses masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran,” kata Doli.
Senada dengan Doli, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan mengatakan tak ada tekanan baik dari dalam maupun dari luar, pada keputusan Airlangga Hartarto. “Oh tidak ada,” ujar Ace.
Menurut dia, tantangan global semakin besar dan berada di depan mata. Oleh karena itu Airlangga Hartarto lebih memprioritaskan tugas-tugasnya sebagai Menteri Perekonomian dan melepas jabatannya sebagai ketua umum.
Selain keduanya, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan keputusan pengunduran diri Airlangga merupakan hak pribadi dia. “Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan,” ucapnya.
Tahun 2023 lalu, Kejaksaan Jagung sedang menyelidiki tiga tersangka korporasi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil atau CPO dan turunannya pada Januari 2021-Maret 2022. Dalam kasus itu, Kejagung memanggil Airlangga untuk diperiksa ihwal proses prosedur perizinan dan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan ekspor-impor CPO.
Dilansir dari Tempo, beberapa pengurus Partai Golkar menyebut keputusan Airlangga mundur dari kursi Ketua Umum berkaitan dengan masalah dugaan korupsi tersebut. Menurut para sumber tersebut, sebelum memutuskan mengundurkan diri, Airlangga menerima pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan.
“Airlangga diminta hadir pada Selasa besok,” kata seorang pengurus Golkar kepada Tempo, Ahad, 11 Agustus 2024. TEMPO
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
