Golkar dan PKS memperkuat komunikasi politik. Revisi UU Pemilu ikut masuk pembahasan.
JAKARTA (gokepri) – Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai mempererat koordinasi di antara partai anggotanya. Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka ruang kerja sama lebih luas melalui pembahasan sejumlah agenda politik dan kebijakan, termasuk rencana revisi Undang-Undang Pemilu.
Pertemuan pimpinan kedua partai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9), menjadi ruang untuk menyamakan pandangan sekaligus menjaga komunikasi politik. Dari pertemuan itu, Golkar dan PKS menegaskan kembali komitmen mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Ikuti Jejak Langkah Sang Kakak, Raja Rafiza Ketua DPRD dan Pimpin Partai Golkar Karimun
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan. Menurut dia, Presiden Prabowo menghargai keberadaan PKS sebagai salah satu partai pendukung pemerintah. “PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Bahlil dalam siaran pers, Selasa 15 September 2026.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menjelaskan alasan partainya tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. PKS, kata dia, melihat adanya kesamaan visi dengan Prabowo, terutama dalam pendekatan terhadap persoalan umat.
“Bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Al Muzzammil.
Pertemuan itu sekaligus menunjukkan keinginan PKS mempererat hubungan dengan Golkar. Al Muzzammil menyebut kedekatan personal dan kesamaan pandangan tentang Indonesia sebagai modal untuk memperluas kerja sama.
“Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” katanya.
Bagi Golkar, komunikasi antarpengusung pemerintah penting untuk menjaga koordinasi selama pemerintahan berjalan. Bahlil menyebut pertemuan semacam itu dapat membuka ruang bagi kedua partai untuk saling menghadirkan manfaat.
“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi,” ucap Bahlil.
Pembicaraan tidak berhenti pada hubungan antarpartai. Golkar dan PKS turut membahas sejumlah isu yang berpotensi menjadi agenda kerja bersama, mulai dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor energi juga masuk dalam pembahasan. Isu tersebut menjadi salah satu bidang kebijakan yang membutuhkan koordinasi politik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah.
Namun, salah satu pembahasan yang memiliki konsekuensi lebih panjang adalah rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Perubahan aturan pemilu dapat memengaruhi cara pemilu berikutnya berlangsung sekaligus menentukan bagaimana keterwakilan politik di parlemen dibentuk.
Bahlil mengatakan Golkar menginginkan sistem pemilu tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi pada saat yang sama mampu menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. “Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” katanya.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi Golkar dan PKS tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap pemerintah saat ini. Kedua partai juga mulai mencari titik temu pada isu yang dapat membentuk arah politik dan kebijakan dalam jangka lebih panjang.
Sebagai tindak lanjut, kedua partai menyerahkan pembahasan teknis kepada jajaran sekretaris jenderal. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendapat tugas membahas format kerja sama yang dapat dijalankan kedua partai. ANTARA
Baca Juga: Musda VI Partai Golkar Karimun, Raja Rafiza Terpilih Ketua DPD Secara Aklamasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
