Fenomena Siswa Titipan Saat PPDB, Ketua DPRD Kepri: Boleh Saja

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Foto: Gokepri.com/Engesti

Tanjungpinang (gokepri.com) – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan fenomena titip menitip siswa menjelang pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah hal yang lumrah dan diperbolehkan.

Menurut Jumaga, jika ada anggota dewan yang melakukan penitipan siswa agar dapat masuk ke sekolah tertentu adalah hal yang biasa.

“Kalau ada anggota dewan yang menitipkan ya boleh-boleh saja namanya wakil rakyat kok. Diterima atau tidak itu nomor dua tapi minta tolong itu wajib. Ini kearifan lokal Indonesia,” kata Jumaga di aula Kantor Gubernur Senin 10 Juni 2024.

Baca Juga: PPDB SMA, SMK dan SLB Negeri di Kepri Mulai 11 Juni 2024

Ia menjelaskan, tugas DPRD adalah menyuarakan suara rakyat. Banyak rakyat yang menaruh harapan kepada DPRD agar dapat dibantu. Termasuk menitipkan anaknya untuk masuk di sekolah tertentu.

“Kami kan anggota dewan menolong masyarakat. Kalau sekolah itu penuh ya kita arahkan ke sekolah lain,” kata dia.

Sebelumnya, permasalahan nitip menitip siswa menjadi perhatian. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menyebutkan prak nitip menitip ini menyebabkan sekolah tertentu mengalami penumpukan.

“Banyak yang nitip dari ini itu jadi susah untuk diurai,” kata Kadisdik Kepri, Andi Agung.

Ia berharap, PPDB tahun ini bersih dari oknum-oknum yang menitipkan siswa. “Tahun ini kami upayakan online semua dulu,” kata dia.

Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau resmi membuka membuka pendaftaran PPDB jenjang SMA/K dan SLB tahun ajaran 2024/2025 mulai Selasa 11 Juni 2024.

Pendaftaran PPDB jemjang SMA/K dibagi menjadi beberapa tahap, tahap pertama yakni afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua.

“Besok akan dimulai ya pendafataran PPDB jenjang SMA/K dan SLB,” kata dia di aula Kantor Gubernur, Senin 10 Juni 2024.

Sementara tahap kedua adalah jalur zonasi. Andi menuturkan, PPDB jenjang SMA memiliki persentase tersendiri untuk setiap kategori yakni 15 persen untuk prestasi, afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen dan zonasi 65 persen.

“Zonasi nanti tanggal 22 Juni 2024 baru dibuka,” kata dia.

Ia menjelaskan, jumlah lulusan SMP tahun 2024 tidak semuanya dapat menampung semua lulusan. Untuk itu, pihaknya berharap agar orang tua tidak memaksakan anaknya untuk masuk di sekolah negeri.

“Sekolah swasta banyak yang bagus,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti

BAGIKAN