Pengumuman hasil akhir seleksi ini disampaikan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Program Kelas Beasiswa PT TIMAH (Persero) Tbk pada SMA Negeri 1 Pemali melalui Pengumuman Nomor: 007/SPMB.TIMAH Tbk/VI/2026 tentang Calon Peserta Didik Baru Program Kelas Beasiswa PT TIMAH Tahun Pelajaran 2026/2027.

Sebelumnya, para peserta telah mengikuti berbagai tahapan seleksi mulai dari administrasi, tes akademik, psikotes, wawancara hingga pemeriksaan kesehatan. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan peserta yang terpilih memiliki kompetensi akademik, karakter, dan kesiapan mengikuti pendidikan berasrama.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 194 peserta mendaftar dalam program Kelas Beasiswa PT TIMAH tahun ini. Para pendaftar berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Program Pemali Boarding School PT TIMAH merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda.

Program beasiswa ini telah menjadi salah satu program unggulan perusahaan di bidang pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan menengah dengan sistem boarding school di SMA Negeri 1 Pemali.

Para peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti tahapan registrasi ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia dan para peserta dapat mengkases informasi melalui laman https://ppdb2025.beasiswatimah.com/pengumuman.php

Melalui program ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta mampu menjadi calon pemimpin masa depan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, daerah, maupun bangsa.

Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Siahaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik.

“Selamat kepada siswa yang telah dinyatakan lolos. Kami berharap para siswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk terus belajar, berkembang, dan mengukir prestasi,” ujarnya.

Anggi menambahkan, proses seleksi berlangsung secara transparan dan gratis. Dimana PT TIMAH melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, SMAN 1 Pemali, Asrama Pemali, dan PT Pijar Integra Psikologi Unpad (PIP Unpad).

“Bagi peserta yang belum berhasil pada seleksi tahun ini, diharapkan tetap semangat dan terus meningkatkan kemampuan karena masih banyak kesempatan lain untuk meraih cita-cita,” tutup Anggi.

Bagi seluruh calon peserta didik di atas untuk dapat ;

1. Melakukan konfirmasi paling lambat tanggal 10 Juni 2026 pukul 17:00 WIB dengan format NAMA SISWA_ASAL SEKOLAH_KAB/KOTA via SMS/Whatsapp ke nomor 08218235316 (Admin SPMB)

2. Melakukan pengiriman Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/MTs dalam bentuk file Pdf ke no Admin 08218235316 (Admin SPMB)

3. Bagi calon peserta didik yang tidak ada konfirmasi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

4. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan ke nomor masing-masing calon peserta didik yang terdaftar.

Berikut Daftar Nama Para Pelajar yang Lolos Seleksi

1. Aqila Mumtaz Zahratunnisanof
2. Alya Imanina
3. Lakeisha Zuema
4. Alifah Cetta Carisa
5. Juli Alpiano
6. Deny Adelia
7. Ghina Maulida Tunnufus
8. Kayla Napisa
9. Heriyansyah
10. Yolan Arnolia
11. Dhanisa Firdania
12. Alinta Sawali
13. Aikal
14. Mirna Nurul Husna
15. Asyifa Bahirah Sani
16. Harbel Renofan
17. Hanifah Septiana
18. Nurul Aliyah
19. Desmiranda
20. Naufal Az Zauhari
21. Nisa Nur Pauziah
22. Muhammad Fahri
23. Rafa Adilah
24. Destin
25. Kurnia Aulad
26. Anjeli
27. Inaya Alyaro Putri
28. Dori Febbyana
29. Kirana
30. Jesy Almayra
31. Miranda
32. Zahira Putri Amanda
33. Nindy Syahputri
34. Bazla Atqiya
35. Muhammad Afiq Arsyad
36. Sisilivia

The post Lewati Seleksi Ketat, 36 Siswa Resmi Jadi Penerima Program Kelas Beasiswa PT TIMAH appeared first on gokepri.

Acara peluncuran yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan ini juga dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Karimun, jajaran perangkat daerah, pengurus PKK, serta puluhan lansia yang tampak antusias mengenakan seragam ungu khas mereka.

Bupati Iskandar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi berdirinya Sekolah Lansia Bunga Kemunting.

Iskandar menegaskan bahwa lansia bukanlah beban, melainkan aset bangsa yang memiliki segudang pengalaman berharga.

“Kehadiran Sekolah Lansia Bunga Kemunting ini adalah bukti nyata kepedulian kita bersama untuk memberikan ruang bagi orang tua kita agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif (SMART) di usia senja. Belajar itu tidak mengenal batas usia. Melalui sekolah ini, kita ingin para lansia di Karimun terus bahagia dan bersemangat,” ujar Iskandar.

Program ini dirancang bukan seperti sekolah formal pada umumnya, melainkan tempat belajar yang menyenangkan dengan kurikulum yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental spiritual, sosial, serta keterampilan praktis.

Sekolah Lansia Bunga Kemunting yang beralamat di Jalan Sahabu RT 02 RW 01, Lubuk Semut ini diharapkan dapat menjadi pilot project bagi kelurahan dan desa lain di Kabupaten Karimun.

“Melalui wadah ini, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama TP PKK optimis dapat mewujudkan ekosistem lingkungan yang ramah lansia demi tercapainya Karimun yang semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Penulis: Ilfitra

The post Bupati Karimun Resmikan Sekolah Lansia Bunga Kemunting di Lubuk Semut appeared first on gokepri.

Komitmen itu mengemuka dalam Pertemuan Menteri Ke-16 Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting (6WG MM) di Jakarta, Senin (8/6/2026). Pertemuan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Perdana Menteri Singapura merangkap Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong.

Perubahan arah pembangunan BBK mencerminkan pergeseran strategi ekonomi kawasan. Jika sebelumnya keunggulan Batam, Bintan, dan Karimun bertumpu pada industri manufaktur dan perdagangan, kini investasi mulai bergerak ke sektor teknologi digital, pusat data, energi terbarukan, dan industri rendah karbon.

Baca Juga: Deretan Investasi Data Centre Ratusan Triliun di Batam

Menurut Airlangga, kerja sama Indonesia dan Singapura di kawasan BBK menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

“Kerja sama di BBK pada 2025 mencatat investasi sebesar 5,7 miliar dollar AS dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah juga memperluas cakupan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam. Jika sebelumnya mencakup delapan pulau, kini wilayah tersebut diperluas menjadi 22 pulau. Kebijakan ini diharapkan membuka ruang investasi baru dan memperkuat posisi Batam sebagai gerbang ekonomi internasional Indonesia.

Di sektor digital, pengembangan Nongsa Digital Park menjadi salah satu proyek utama. Kawasan itu diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan industri teknologi, pusat data, dan ekonomi berbasis inovasi yang terhubung dengan ekosistem digital Singapura.

Arah tersebut diperkuat dengan sejumlah investasi pusat data yang sedang berjalan. Dalam pernyataan bersama kedua negara disebutkan bahwa ekspansi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, investasi DayOne dan PT Equator Gate System di Batam, serta pengembangan fasilitas DCI Indonesia di Bintan menjadi bagian dari strategi membangun BBK sebagai pusat ekonomi digital regional.

“Untuk memperkuat kerja sama tersebut, Indonesia dan Singapura akan melakukan studi bersama mengenai sektor teknologi di kawasan BBK guna mengidentifikasi peluang baru dan menyusun rekomendasi konkret untuk mendorong pertumbuhan kawasan,” kata Airlangga.

Selain ekonomi digital, energi hijau menjadi pilar utama kerja sama kedua negara. Salah satu proyek yang sedang berjalan ialah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hasil kolaborasi Sembcorp dan PT Sumber Energi Surya Nusantara (SESNA).

Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2027 dan akan menjadi salah satu PLTS skala utilitas terbesar di Indonesia. Fasilitas itu memiliki kapasitas 200 megawatt dan dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai berkapasitas 80 megawatt jam.

Pengembangan energi hijau memiliki keterkaitan langsung dengan rencana ekspor listrik bersih ke Singapura dan pembangunan kawasan industri rendah karbon di Kepulauan Riau. Karena itu, investasi energi tidak hanya berfungsi memasok listrik, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri baru yang membutuhkan pasokan energi bersih.

Kerja sama kedua negara juga mencakup sektor industri dan pertanian. Di Jawa Tengah, pengembangan tahap kedua KEK Kendal akan diperluas sekitar 1.000 hektare untuk mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, di sektor pertanian, Indonesia dan Singapura akan memulai Program Pengembangan Petani Muda pada Juni 2026. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kolaborasi teknologi pertanian atau agri-tech guna meningkatkan produktivitas sektor pangan.

Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi mitra strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

“Investasi Singapura ke Indonesia tetap kuat pada 2025 dengan nilai sekitar 17,4 miliar dollar AS. Singapura tetap berkomitmen menjadi mitra yang bernilai dan dapat diandalkan bagi Indonesia,” ujar Gan. ANTARA

Baca Juga: Ekspor Listrik ke Singapura Tertunda, Infrastruktur Belum Siap

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mengapa Batam-Bintan-Karimun Kian Strategis bagi Singapura? appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Rencana ekspor listrik energi bersih dari Indonesia ke Singapura belum dapat dimulai pada 2026. Pemerintah menilai pembangunan jaringan transmisi yang menjadi prasyarat utama proyek tersebut masih membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun.

Penundaan ini menunjukkan bahwa tantangan utama kerja sama energi lintas negara tidak hanya terletak pada kesepakatan politik dan bisnis, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung. Padahal, proyek ekspor listrik bersih tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan ekonomi hijau Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau.

Baca Juga: 

• Mengapa Rencana Ekspor Listrik Batam ke Singapura Mandek
• Tanpa Perubahan Regulasi, Proyek Ekspor Listrik Sulit Jalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mengevaluasi aspek teknis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak (bisa terlaksana tahun ini). Membangun fasilitas transmisi listrik setidaknya membutuhkan waktu satu hingga satu setengah tahun untuk diimplementasikan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Airlangga, pemerintah berharap implementasi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani kedua negara dapat difinalisasi pada pertemuan tingkat pemimpin mendatang.

“Saya pikir untuk hal ini kami masih mengevaluasi aspek teknisnya dengan Menteri ESDM. Harapannya saat pertemuan pemimpin nanti kita bisa memfinalisasi implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani tahun lalu,” kata Airlangga.

Kerja sama ekspor listrik bersih Indonesia-Singapura menjadi salah satu proyek energi terbesar di kawasan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kapasitas ekspor listrik bersih ditargetkan mencapai 3,4 gigawatt hingga 2035.

Namun, proses menuju kesepakatan tersebut tidak berlangsung mudah. Pemerintah Indonesia sebelumnya meminta agar ekspor energi tidak berhenti pada penjualan listrik semata, melainkan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah penghasil energi.

Posisi itu terutama disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang beberapa kali menekankan pentingnya prinsip timbal balik dalam kerja sama energi dengan Singapura.

Menurut Bahlil, Indonesia menginginkan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan kawasan industri hijau yang terintegrasi dengan proyek energi terbarukan.

“Saya katakan bahwa hubungan kerja sama harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Kami mengirim listrik ke Singapura, dan dari hasil negosiasi, Singapura bersama Indonesia akan membangun kawasan industri bersama,” ujar Bahlil pada Jumat (13/6/2025).

Hasil negosiasi kemudian mengarah pada kesepakatan pengembangan kawasan industri berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat industri hijau yang memanfaatkan pasokan energi rendah karbon dari proyek pembangkit energi terbarukan di Kepulauan Riau.

Bagi Kepulauan Riau, proyek ekspor listrik bersih memiliki arti lebih luas dibanding perdagangan energi. Keberhasilannya berpotensi menarik investasi manufaktur hijau, industri pendukung rantai pasok energi bersih, hingga penciptaan lapangan kerja baru di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Karena itu, kesiapan infrastruktur transmisi menjadi faktor penentu. Tanpa jaringan penyaluran yang memadai, ekspor listrik bersih dan pembangunan ekosistem industri hijau yang menyertainya berisiko berjalan lebih lambat dari target yang telah disepakati kedua negara. ANTARA

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Ekspor Listrik ke Singapura Tertunda, Infrastruktur Belum Siap appeared first on gokepri.

Di tengah pertumbuhan investasi yang terus berlanjut, sektor energi muncul sebagai salah satu bidang yang dinilai memiliki prospek strategis untuk mendorong ekonomi Batam dalam jangka panjang.

Ketertarikan itu mengemuka saat Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima kunjungan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), bagian dari Bakrie Group, pada Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang awal untuk memperkenalkan potensi investasi Batam sekaligus menjajaki peluang kerja sama di sektor yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Baca Juga: Para Pengusaha dan Konglomerat di Lingkaran Timses

Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan, Batam memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangan investasi. Selain berada di jalur perdagangan internasional, kawasan ini ditopang infrastruktur industri, konektivitas pelabuhan internasional, serta ekosistem usaha yang terus berkembang.

Menurut Dendi, sektor energi menjadi salah satu bidang yang menarik perhatian investor. Terlebih, pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

“Bakrie Group berminat pada rencana investasi di sektor energi. Pertemuan kali ini menjadi bagian penting untuk memperkenalkan potensi strategis Batam di sektor tersebut kepada mereka,” ujar Dendi.

Batam dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mengandalkan investasi asing sebagai penggerak ekonomi. BP Batam mencatat investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan tren peningkatan dan mulai mengambil peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan itu dinilai penting karena menunjukkan diversifikasi sumber investasi. Ketergantungan terhadap modal asing dapat berkurang apabila investasi domestik tumbuh seiring dan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Di sisi lain, sektor energi dinilai memiliki posisi strategis bagi Batam. Selain mendukung kebutuhan kawasan industri yang terus berkembang, sektor ini juga berpotensi memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi manufaktur dan logistik di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk Anindra Ardiansyah Bakrie mengatakan, perusahaannya melihat sejumlah peluang investasi yang layak dikaji lebih lanjut di Batam.

“Bakrie Group memiliki ketertarikan untuk menjajaki peluang investasi di Batam, khususnya pada sektor energi. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BP Batam dapat membuka ruang kolaborasi yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Batam maupun nasional,” ujar Ardi.

Selain sektor energi, Bakrie Group juga menaruh perhatian terhadap keberadaan tiga pelabuhan internasional di Batam. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki nilai strategis dalam mendukung konektivitas perdagangan dan pengembangan bisnis di kawasan.

Bagi Batam, ketertarikan investor nasional berskala besar menjadi salah satu indikator bahwa daya tarik kawasan tidak hanya bertumpu pada kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia. Ketersediaan infrastruktur, kemudahan investasi, serta peluang pengembangan sektor baru kini menjadi faktor yang semakin menentukan keputusan investasi.

Pertemuan BP Batam dan Bakrie Group belum menghasilkan komitmen investasi tertentu. Namun, komunikasi awal tersebut menunjukkan bahwa sektor energi berpotensi menjadi salah satu arena investasi baru yang akan membentuk arah pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun-tahun mendatang.

Baca Juga: Deretan Investasi Data Centre Ratusan Triliun di Batam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Bakrie Group Melirik Potensi Energi Batam appeared first on gokepri.

Capaian ini menandai kesiapan operasional penuh proyek strategis nasional (PSN) dalam menghubungkan jaringan gas bumi dari Jawa Timur hingga Barat.

Bersama Kementerian ESDM, PGN dan Pertagas melaksanakan Seremonial Commissioning Metering KHT dan Integrasi Sistem Transmisi Gas CISEM II dengan sistem transmisi Jawa Barat di Kandang Haur Timur (KHT), Sabtu (6/6).

Baca Juga: Konektivitas Gas Bumi: PGN Targetkan Pipa Tersambung dari Sumatera hingga Jawa Timur

Commissioning ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas jaringan gas bumi nasional, khususnya untuk mendukung integrasi sistem transmisi Jawa Timur hingga Jawa Barat. Pipa CISEM II dinilai strategis untuk meningkatkan keandalan penyaluran gas bumi, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bum Laode Sulaeman, Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Ari Gemini, Inspektur IV Kementerian ESDM Bambang Utoro, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Agung Kuswardono, Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham, Direktur Utama Pertagas Indra P. Sembiring, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), perwakilan KSO Timas–Pratiwi selaku kontraktor pelaksana pembangunan Cisem II, serta PT Amythas selaku Konsultan Manajemen Konstruksi.

Pipa CISEM II sepanjang 242 kilometer terhubung dengan pipa CISEM I yang telah beroperasi dari Semarang hingga Batang. Tahapan commissioning utama CISEM II di Kandang Haur telah berhasil dilaksanakan Jumat (5/6). Seluruh tahapan pengujian fasilitas dan flow test telah dilaksanakan untuk memastikan kinerja sistem yang baik sebagai bagian dari verifikasi kesiapan operasional penuh CISEM II hingga terhubung dengan fasilitas operasi eksisting Pertagas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa commissioning CISEM II merupakan capaian penting dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.

“Setelah keberhasilan CISEM I, hari ini kita menyaksikan commissioning CISEM II yang melengkapi keterhubungan jaringan pipa gas bumi di Pulau Jawa. Infrastruktur ini memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kemampuan sistem dalam menyalurkan gas ke berbagai wilayah dan sektor pengguna. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga proyek strategis ini dapat diselesaikan dan dioperasikan dengan baik,” ujar Laode.

Dalam proyek ini, Pertagas telah resmi ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebagai operator CISEM II melalui proses pemilihan mitra yang dilaksanakan oleh LEMIGAS pada April 2026, melanjutkan peran serupa sebagai sebagai operator Pipa CISEM I sejak 2023. PGN Group mendukung penuh proses commissioning beserta teknis operasional, termasuk proses linecheck, pembukaan valve, monitoring tekanan, pengujian dynamic test stream metering, hingga verifikasi kesiapan sistem di Metering Station KHT.

Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham menyampaikan bahwa keberhasilan commissioning CISEM II menunjukkan komitmen PGN Group dalam menjaga keberlanjutan bisnis gas bumi nasional melalui penguatan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan energi domestik. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik.

“Commissioning Metering System di Kandang Haur Timur menjadi bagian penting menuju optimalisasi pemanfaatan infrastruktur CISEM II secara penuh, sehingga dapat memberikan fleksibilitas dan keandalan yang lebih baik bagi sistem transmisi gas bumi nasional,” kata Aldiansyah.

Direktur Utama Pertamina Gas, Indra P. Sembiring, memastikan kesiapan operasional penuh sistem CISEM II. “Dengan selesainya commissioning di Kandang Haur Timur, sistem CISEM II siap dioperasikan dan menjadi bagian penting dari jaringan transmisi gas bumi nasional yang kini terhubung dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Pertagas telah menyiapkan sarana, prasarana, serta personel yang tersebar dari Jawa Timur hingga Jawa Barat untuk memastikan pengoperasian infrastruktur ini berjalan secara aman, andal, dan optimal,” ujar Indra.

Kolaborasi antara PGN, Pertagas, Direktorat Jenderal Migas, LEMIGAS, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan penyelesaian berbagai tantangan teknis maupun operasional selama proses commissioning berlangsung.

Keberhasilan pengembangan infrastruktur transmisi gas seperti CISEM II memperlihatkan kemampuan PGN Group dalam memperkuat fundamental bisnis jangka panjang melalui pengembangan aset strategis yang mendukung pertumbuhan permintaan gas domestik. Penguatan infrastruktur energi nasional tersebut sekaligus menjadi indikator positif atas keberlanjutan bisnis PGN Group di tengah dinamika energi global.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin andal dan terintegrasi, PGN optimistis dapat terus menjaga pertumbuhan kinerja operasional dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham serta investor.

Baca Juga: Tanpa LNG Internasional, Laba PGN Tetap Melesat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post CISEM II Resmi Beroperasi, PGN Group Perkuat Konektivitas Infrastruktur Gas Bumi Nasional appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Cadangan devisa Indonesia turun menjadi 144,9 miliar dollar AS pada akhir Mei 2026. Penurunan yang berlangsung selama lima bulan berturut-turut itu terjadi di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta stabilisasi nilai tukar.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi cadangan devisa menyusut 1,3 miliar dollar AS dibandingkan akhir April 2026 yang mencapai 146,2 miliar dollar AS. Meski masih berada pada level yang dinilai aman, tren penurunan tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap kemampuan Indonesia menjaga pasokan devisa di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga: Pahlawan Devisa Iya, Lulus Kuliah Iya

Di saat yang sama, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor komoditas sumber daya alam. Langkah ini muncul di tengah upaya menahan kebocoran devisa hasil ekspor yang selama ini menjadi salah satu persoalan struktural perekonomian.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, penurunan cadangan devisa pada Mei dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kebijakan stabilisasi tersebut ditempuh sebagai respons atas tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatnya kebutuhan valuta asing domestik yang bersifat musiman.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut BI, posisi cadangan devisa saat ini setara pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang umumnya berada pada kisaran tiga bulan impor.

Namun, jika ditarik lebih panjang, tekanan terhadap cadangan devisa terlihat cukup konsisten sejak awal tahun. Pada akhir Desember 2025, posisi cadangan devisa Indonesia masih mencapai 156,5 miliar dollar AS.

Artinya, dalam lima bulan terakhir cadangan devisa telah berkurang 11,6 miliar dollar AS atau sekitar 7,4 persen.

Penyusutan tersebut berlangsung seiring pelemahan nilai tukar rupiah. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs rupiah melemah dari Rp 16.748 per dollar AS pada awal Januari 2026 menjadi Rp 18.039 per dollar AS pada awal Juni 2026. Secara point to point, pelemahan mencapai sekitar 7,7 persen.

Meski demikian, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Keyakinan itu didasarkan pada cadangan devisa yang masih memadai serta prospek aliran modal asing yang dinilai tetap terbuka.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ramdan.

Menutup Kebocoran Devisa

Di tengah tren penurunan cadangan devisa tersebut, pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai instrumen baru pengawasan ekspor komoditas strategis, seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy.

Kebijakan itu ditujukan untuk menekan praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang diduga menyebabkan sebagian devisa hasil ekspor tidak masuk optimal ke dalam sistem keuangan domestik.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tujuan pemerintah memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor layak didukung. Namun, ia mengingatkan agar pembentukan DSI tidak mengubah mekanisme perdagangan menjadi terlalu sentralistis.

Menurut Wijayanto, fungsi yang lebih realistis bagi DSI adalah sebagai lembaga pengawas dan pemantau transaksi ekspor sumber daya alam.

“Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan,” ujar Wijayanto, Senin.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat meningkatkan transparansi transaksi ekspor sekaligus memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor tanpa mengganggu rantai bisnis yang telah berjalan.

Menurut Wijayanto, persoalan utama kebocoran devisa bukan terletak pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan dan tata kelola.

“Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya,” katanya.

Wijayanto mengingatkan bahwa perubahan besar dalam tata niaga ekspor dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

Pasar komoditas global, menurut dia, sangat kompetitif. Pembeli internasional memiliki banyak pilihan pemasok sehingga kepastian transaksi menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor Indonesia.

“Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain,” ujar Wijayanto.

Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga berpotensi dirasakan petani dan pelaku usaha di tingkat bawah.

Ia mencontohkan sektor sawit yang melibatkan sekitar 2,5 juta hingga 2,7 juta keluarga petani rakyat. Jika perubahan tata niaga menekan harga atau menghambat arus perdagangan, kelompok tersebut menjadi pihak yang paling rentan terkena dampaknya.

“Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya,” kata Wijayanto. ANTARA

Baca Juga: Agar Devisa Hasil Ekspor Tak Terbang ke Singapura

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Mengapa Cadangan Devisa Indonesia Terus Menyusut? appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) membagikan dividen tunai Rp 21,9 triliun kepada pemegang saham setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menyetujui penggunaan laba perusahaan. Dalam rapat yang digelar Senin (8/6/2026), pemegang saham juga menyetujui buyback saham senilai Rp 4 triliun dan mempertahankan seluruh jajaran direksi.

Keputusan tersebut menunjukkan keyakinan pemegang saham terhadap kemampuan Telkom menjaga kinerja di tengah tekanan industri telekomunikasi sekaligus melanjutkan agenda transformasi bisnis yang tengah dijalankan perusahaan.

Baca Juga: Telkom Percepat Ekspansi Kapasitas NeutraDC di Batam

Selain menjadi salah satu emiten dengan pembagian dividen terbesar di Bursa Efek Indonesia, Telkom juga tengah menjalankan restrukturisasi portofolio usaha, penguatan infrastruktur digital, dan perubahan model bisnis untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi kinerja.

Pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sekitar Rp 21,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 17,8 triliun berasal dari laba bersih tahun buku 2025, sedangkan sekitar Rp 4,2 triliun berasal dari saldo laba ditahan tahun-tahun sebelumnya.

Dividen akan dibayarkan paling lambat 10 Juli 2026 kepada pemegang saham yang tercatat pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Juni 2026.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan, keputusan pembagian dividen mempertimbangkan keseimbangan antara imbal hasil bagi pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang perusahaan.

“Keputusan dividen ini mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,” ujar Dian dalam keterangan resmi seusai RUPST, Senin (8/6/2026).

Menurut Dian, kondisi fundamental dan arus kas perusahaan tetap kuat meskipun sepanjang 2025 industri menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tekanan kompetisi.

Di luar pembagian dividen, RUPST juga menyetujui program pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal Rp 4 triliun. Program tersebut dapat dilaksanakan melalui bursa maupun di luar bursa dalam periode 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Manajemen menilai buyback dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham sekaligus membantu menjaga stabilitas harga saham di tengah fluktuasi pasar.

Sepanjang 2025, Telkom membukukan pendapatan Rp 146,74 triliun, EBITDA sebesar Rp 72,24 triliun, dan laba bersih Rp 17,81 triliun.

Perusahaan menjelaskan laba bersih terpengaruh percepatan depresiasi aset yang terkait program total governance reset. Namun, dampak tersebut bersifat nonkas sehingga tidak mengganggu kekuatan arus kas operasional.

Agenda transformasi bisnis juga terus berjalan. Telkom telah melepas enam entitas yang tidak lagi menjadi fokus usaha. Salah satunya adalah penyelesaian divestasi AdMedika Group pada 2 Juni 2026.

Pada saat bersamaan, perusahaan menargetkan proses pemisahan aset dan bisnis wholesale fiber connectivity ke InfraNexia rampung pada kuartal III-2026. Telkom juga kembali membuka peluang kemitraan strategis pada bisnis pusat data (data center), sektor yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan tinggi seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari pergeseran model bisnis menuju struktur holding company-operating company (HoldCo–OpCo). Melalui model ini, pelaporan kinerja akan disusun berdasarkan segmen usaha sehingga transparansi dan akuntabilitas perusahaan diharapkan meningkat.

“Tahun ini kami mengakselerasi eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara disiplin dan terukur. Setiap langkah diarahkan untuk membangun ekosistem digital nasional yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Dian.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris. Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Komisaris Utama menggantikan susunan sebelumnya.

Ia akan didampingi Komisaris Independen Deswandhy Agusman, Anthony Leong, Ira Noviarti, dan Rofikoh Rokhim. Adapun komisaris lainnya adalah Rizal Mallarangeng, Edwin Hidayat Abdullah, dan Ossy Dermawan.

Berbeda dengan dewan komisaris, susunan direksi tidak berubah. Dian Siswarini tetap menjabat Direktur Utama bersama delapan direktur lainnya untuk melanjutkan agenda transformasi dan penguatan bisnis digital TelkomGroup.

Baca Juga: Awali 2026 dengan Kinerja Solid, Telkom Buktikan Komitmen Disiplin Operasional dan Eksekusi Transformasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Telkom Bagikan Dividen Rp21,9 Triliun, Direksi Tetap Dipertahankan appeared first on gokepri.

JAKARTA (gokepri) — Sekitar 90 persen lalu lintas data internasional Indonesia saat ini masih bergantung pada jalur konektivitas yang melewati Singapura. Ketergantungan tersebut dinilai menjadi kerentanan strategis di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kebutuhan pusat data, dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang terus meningkat.

Kondisi itu menunjukkan sebagian besar akses data Indonesia masih bertumpu pada satu simpul utama. Jika terjadi gangguan pada jalur tersebut, dampaknya berpotensi memengaruhi konektivitas digital nasional secara luas.

Baca Juga: Deretan Investasi Data Centre Ratusan Triliun di Batam

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Denny Setiawan mengatakan ketergantungan terhadap satu jalur internasional menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

“Jujur, sekarang traffic kita 90 persen tergantung Singapura,” ujar Denny dalam diskusi pada ajang Selular Award 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Denny, ketahanan infrastruktur digital tidak hanya ditentukan oleh kapasitas jaringan, tetapi juga keberagaman jalur konektivitas. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan lebih banyak jaringan kabel laut dan kabel darat sebagai alternatif lalu lintas data internasional.

“Kita harus punya juga diversity untuk kabel laut, kemudian kabel darat, tiap pulau juga seperti itu,” kata Denny.

Isu ini semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan kapasitas jaringan untuk menopang layanan digital berbasis data. Pengembangan AI, komputasi awan, pusat data, hingga layanan digital publik membutuhkan konektivitas yang stabil dan berdaya tahan tinggi.

Karena itu, pemerintah tengah menyelaraskan pengembangan berbagai infrastruktur digital agar tumbuh secara terintegrasi. Infrastruktur tersebut meliputi pusat data, jaringan kabel laut, kabel darat, dan spektrum frekuensi.

“Kita lagi coba align roadmap data center, kabel laut, kabel darat, sama frekuensi sekalian,” ujar Denny.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam ekonomi digital kawasan. Dengan jumlah penduduk besar dan pasar digital yang terus berkembang, kebutuhan terhadap infrastruktur konektivitas diperkirakan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Internet Murah

Namun, tantangan Indonesia tidak hanya terletak pada ketahanan jaringan, melainkan juga pada biaya akses internet yang masih relatif tinggi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” ujar Nezar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Nezar, biaya internet di Indonesia masih berada di atas standar keterjangkauan yang direkomendasikan International Telecommunication Union (ITU). Organisasi tersebut menetapkan biaya layanan internet idealnya tidak melebihi 2 persen dari pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk memperluas akses sekaligus menekan biaya layanan, pemerintah terus membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai daerah. Upaya itu mencakup pembangunan jaringan serat optik, base transceiver station (BTS), dan pemanfaatan satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO) untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

Meski demikian, Nezar menilai keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari tersedianya jaringan internet. Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkap Nezar.

Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya ditopang oleh jaringan dan perangkat, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia.

Di tengah persaingan ekonomi digital Asia Tenggara, diversifikasi jalur data internasional, internet yang lebih terjangkau, dan penguatan talenta digital menjadi tiga fondasi yang akan menentukan posisi Indonesia dalam ekonomi digital masa depan. Tanpa ketahanan infrastruktur dan akses yang merata, potensi pasar digital nasional sulit berkembang secara optimal. ANTARA

Baca Juga: Koneksi Internet di Negara Ini Tercepat di Dunia, Bagaimana Indonesia?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Ketergantungan Internet Indonesia pada Singapura appeared first on gokepri.

Masalah itu kini menjadi tantangan serius bagi banyak daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 479 daerah atau 87,73 persen memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2026. Adapun daerah yang masih berada di bawah ambang batas tersebut hanya 67 daerah.

Padahal, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027. Ketika belanja pegawai terus meningkat, ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi semakin terbatas.

Baca Juga: 

• PPPK Beban APBD, Masa Transisi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Diperpanjang
• Sanggupkah Pemko Batam Mengejar Batas Belanja Pegawai?

Menurut Tito, pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan tenaga honorer yang memang dibutuhkan karena memiliki kompetensi tertentu, seperti guru dan tenaga kesehatan. Namun, persoalan muncul ketika tenaga administrasi direkrut tanpa mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

“Kalau tenaga administrasi, mohon maaf, dulunya banyak anggota tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka minta diangkat menjadi PPPK. Setelah itu, beban APBD jadi berat,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menilai pola perekrutan semacam itu tidak hanya membebani anggaran saat ini, tetapi juga menjadi tanggungan bagi kepala daerah berikutnya. Setiap pergantian kepemimpinan berpotensi menambah jumlah pegawai, sementara kapasitas fiskal daerah tidak selalu bertambah.

Akibatnya, sebagian besar anggaran terserap untuk membiayai aparatur, bukan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

“Sedapat mungkin APBD yang ada digunakan sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat. Bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan, dan lain-lain, dibanding merekrut pegawai yang banyak,” kata Tito.

Meski demikian, Tito meminta pemerintah daerah tidak serta-merta memberhentikan tenaga honorer yang telah bekerja. Langkah tersebut berpotensi menambah angka pengangguran dan menimbulkan persoalan sosial baru.

Karena itu, pemerintah mendorong daerah menata struktur belanja sekaligus memperkuat pendapatan. Salah satu langkah yang disarankan adalah menyesuaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Selain pengendalian belanja, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Tito mencontohkan Kota Pekanbaru yang berhasil meningkatkan PAD dari sekitar Rp 800 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.

Menurut Tito, peningkatan tersebut didorong penyederhanaan perizinan yang membuat masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi.

“Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat banyak yang mau membayar pajak dan retribusi, tetapi kadang dipersulit. Begitu dipermudah, mereka bayar,” ujarnya.

Contoh lain datang dari Bali yang menerapkan digitalisasi pembayaran pajak daerah. Sistem tersebut menghubungkan transaksi wajib pajak secara langsung dengan pemerintah daerah sehingga penerimaan dapat tercatat lebih transparan.

Menurut Tito, digitalisasi mampu mengurangi potensi kebocoran penerimaan, terutama dari sektor restoran dan hotel yang selama ini memungut pajak dari konsumen sebelum menyetorkannya ke kas daerah.

“Oleh karena dibuat sistem yang langsung dari restoran dan hotel masuk ke Dispenda, penerimaannya naik. Ini kreatif dan tidak memberatkan rakyat,” tutur Tito.

Selain memperkuat PAD, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan. Pemerintah pusat pun menyiapkan dukungan melalui transfer ke daerah (TKD) bagi wilayah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Kementerian Dalam Negeri telah memetakan sekitar 140 daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam penguatan kapasitas fiskal. Dari jumlah tersebut, 39 daerah dinilai berada dalam kondisi paling mendesak karena memiliki ruang yang sangat terbatas untuk meningkatkan PAD maupun kontribusi BUMD.

Bagi daerah-daerah tersebut, pemerintah pusat mempertimbangkan tambahan dukungan melalui skema TKD. Tujuannya agar pendapatan daerah meningkat sehingga proporsi belanja pegawai terhadap APBD dapat ditekan.

“Ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk menambah TKD ke APBD. Kalau pendapatannya naik, persentase belanja pegawai otomatis menjadi lebih rendah dan mudah-mudahan bisa di bawah 30 persen,” ujar Tito. BISNIS.COM

Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

The post Honorer Titipan Tim Sukses Membebani Anggaran Daerah appeared first on gokepri.