BATAM (gokepri) – Nelayan Kepri resah, ekspor ikan hidup ke China terhenti sejak Maret 2025. HNSI Kepri desak pembukaan kembali jalur dagang.
Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Kepulauan Riau (Kepri) menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menyampaikan permohonan terkait terhentinya aktivitas ekspor ikan hidup dari Natuna, Anambas, dan Bintan.
Ketua HNSI Kepri, Eko Prihananto, mengatakan surat permohonan tersebut dikirimkan secara langsung ke kantor Kedubes Tiongkok di Jakarta pada Senin (26/5). “Kami mengirimkan surat permohonan itu tanggal 26 Mei 2025,” kata Eko di Batam, Sabtu (1/6).
Ia menjelaskan, pengiriman surat permohonan itu sebagai respons HNSI Kepri terhadap keresahan yang dialami nelayan pembudidaya ikan ekspor hidup. Sejak Maret 2025 hingga kini, kapal-kapal pengangkut ikan ekspor hidup dari Hongkong tak lagi datang ke sentra budidaya di wilayah tersebut.
“Kami meminta kepada Pemerintah Tiongkok melalui kedubesnya untuk membuka kembali perdagangan antara pelaku budidaya di Indonesia, khususnya Kepri, dengan pembeli dari Hongkong atau Tiongkok,” katanya.
Menurut Eko, terhentinya kapal-kapal Hongkong menjemput produk ikan hidup hasil budidaya tidak hanya terjadi di Kepri, tetapi di seluruh Indonesia, seperti klaster budidaya di Ambon, Bangka Belitung, Maratua, Bali, dan Wakatobi. Ia menyebut, selama ini aktivitas perdagangan antara pelaku budidaya ikan hidup di Indonesia sudah berlangsung sejak 1992 tanpa masalah, namun baru kali ini terhenti.
“Biasanya nelayan-nelayan pembudidaya menjual ikan ke kapal-kapal pengangkut ikan hidup yang rutin masuk ke sentra-sentra budidaya, sudah dua bulan terakhir terhenti,” katanya.
Eko menyebut, terhentinya kapal-kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya di Indonesia disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Tiongkok dan menimbulkan dampak sosial bagi nelayan budidaya di wilayah tersebut. “Dampak sosialnya, anak-anak nelayan yang kuliah di Jawa, orang tuanya enggak bisa kirim uang lagi, karena usahanya terhenti,” kata Eko.
Melalui surat permohonan tersebut, Eko berharap direspon dan aktivitas perdagangan ikan hidup di Natuna, Anambas, dan Bintan dapat kembali pulih. “Kami belum dapat balasan (surat), tapi kami sudah meminta kedubes untuk meminta ke Pemerintah Tiongkok membuka kembali perdagangan ini,” kata Eko.
Secara terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan alasan terhentinya kapal-kapal Hongkong mengambil ikan budidaya dari Natuna dan Anambas karena Pemerintah Tiongkok memperketat aktivitas perdagangan melalui laut yang masuk ke Hongkong. Pengetatan ini merupakan imbas dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga Pemerintah Beijing memperketat penjagaan masuknya barang-barang di pelabuhan Hongkong.
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Semuel Sandi Rundupadang, mendukung upaya HNSI Kepri menyurati Kedutaan Besar Tiongkok. Ia menilai persoalan ini solusinya harus diselesaikan di tataran pemerintah pusat karena melibatkan dua negara. “Kami telah melaporkan situasi ini ke pusat, untuk penyelesaian persoalan menjadi domain dari pemerintah pusat karena melibatkan dua negara,” ujar Semuel. ANTARA
Baca Juga: Direct Call Batam-China Dinilai Strategis Dongkrak Investasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
