Pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada investasi besar dan industri padat modal. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memegang peran vital dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan ekonomi daerah.
BATAM, Engesti Fedro
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kini mencatat kinerja ekonomi yang menggembirakan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 7,48 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,14 persen. Secara kumulatif, ekonomi Kepri tumbuh 6,60 persen (ctc)dan tetap menjadi yang tertinggi di Sumatera.
Di tengah laju pertumbuhan tersebut, UMKM menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian Kota Batam.
Data BPS Provinsi Kepri mencatat, jumlah UMKM di Batam mencapai 75.575 unit hingga akhir 2024. Sektor yang paling banyak digeluti adalah kuliner, karena fleksibilitasnya terhadap permintaan pasar dan kemudahan pengembangan.
Sementara itu, data Dinas UMKM Batam per 30 April 2025 menunjukkan terdapat 1.748 pelaku usaha aktif binaan, terdiri dari 1.376 pelaku usaha kuliner, 199 pelaku industri kreatif, 88 pelaku jasa, 46 pelaku usaha obat, 11 pelaku pertanian dan peternakan, serta satu pelaku usaha perikanan.
Dengan jumlah yang besar tersebut, sektor UMKM mampu menyerap 156.997 tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka pengangguran di Batam.
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Batam juga mencatat sebanyak 1.694 pelaku UMKM telah terdaftar sebagai binaan dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Maret 2025.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, Salim, menjelaskan bahwa salah satu syarat agar UMKM bisa menjadi binaan adalah memiliki NIB.
“Ini total keseluruhan datanya bisa bertambah,” ujarnya usai meresmikan Gebyar UMKM di Alun-Alun Batam belum lama ini.
Menurutnya, UMKM bukan sekadar bisnis skala kecil, tetapi fondasi ekonomi Batam yang menjaga stabilitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi bagi pembangunan berkelanjutan.
“UMKM ini tulang punggung masyarakat. Pemerintah daerah harus terus memberi dukungan. UMKM sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, makanya kalau ada krisis, pasti ikut terganggu,” ujar Salim.
Untuk memperkuat ketahanan UMKM, pemerintah juga telah meluncurkan program pinjaman tanpa bunga dengan plafon maksimal Rp20 juta yang disalurkan melalui Bank BTN sebagai mitra resmi Pemerintah Kota Batam.
Hingga awal November 2025, program ini baru tersalurkan kepada 16 pelaku usaha. Meski serapannya belum optimal, Dinas UMKM berkomitmen terus mendorong percepatan penyaluran dan mencari solusi atas kendala teknis maupun administratif.
“Kendalanya ada di proses verifikasi perbankan, BI Checking dan SLIK OJK, serta keterbatasan jangkauan bank penyalur. Tapi kami terus dorong pelaku UMKM melengkapi syarat agar bisa memanfaatkan pinjaman nol persen,” tegasnya.
Kinerja intermediasi keuangan di Kepulauan Riau juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan Bank Indonesia Kepri, kredit perbankan tumbuh 20,61 persen (yoy) pada triwulan III 2025, dengan peningkatan signifikan pada pembiayaan UMKM yang tumbuh 12,96 persen (yoy).
Di sisi lain, investasi terus mengalir dengan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,05 persen (yoy), mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas usaha di sektor pendukung industri dan perdagangan.
Bank Indonesia Kepri Dorong UMKM Naik Kelas
Tak hanya Pemerintah Kota Batam, Bank Indonesia Kepri juga berperan penting sebagai otoritas moneter sekaligus agen pembangunan ekonomi daerah melalui kebijakan pengembangan UMKM.
Pertama, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai agenda strategis, seperti Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2025 yang mencatat total transaksi mencapai Rp16 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp13,3 miliar. Selain itu, kegiatan Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2025 juga menjadi wadah penting bagi promosi produk UMKM lokal.
Kedua, BI Kepri mengembangkan program klaster UMKM binaan seperti olahan hasil laut, batik maritim, dan kuliner. Program ini menyediakan pelatihan manajemen, akses pasar, serta peluang promosi di berbagai pameran nasional dan internasional.
“Kami berkomitmen untuk membantu UMKM naik kelas,” ujar Kepala Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto, di sela kegiatan diseminasi laporan perekonomian Kepri.
Ketiga, BI Kepri juga mendorong adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital untuk memperluas transaksi. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, BI memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi UMKM.
Menurut Rony, digitalisasi turut menjadi katalis dalam menjaga momentum ekonomi Kepri. Hingga September 2025, transaksi QRIS mencapai 64,94 juta transaksi, melonjak 181,93 persen (yoy) dengan total nilai Rp7,71 triliun, atau naik 140,62 persen (yoy).
“Transaksi QRIS lintas negara dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura juga tumbuh pesat sejak implementasinya, memperkuat konektivitas ekonomi Kepri dengan kawasan ASEAN,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,48 persen juga tidak lepas dari kontribusi digitalisasi sistem pembayaran ini. Meningkatnya aktivitas transaksi digital membuktikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha kini semakin aktif dalam ekosistem ekonomi digital yang efisien dan inklusif.
Inflasi Terkendali, Sinergi Terjaga
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi di Kepulauan Riau tetap terkendali. Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2025 mencatat inflasi 0,36 persen (mtm) atau 3,01 persen (yoy), masih dalam kisaran target nasional. Tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (-0,18 persen mtm), meski ada kenaikan harga emas perhiasan akibat gejolak geopolitik global.
Bank Indonesia bersama Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian harga pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)yang menekankan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Beberapa komoditas yang terus dipantau antara lain cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai merah besar, mengingat kontribusinya terhadap inflasi pangan di Kepri,” tutur Rony.
Dengan pertumbuhan ekonomi 7,48 persen, inflasi yang terkendali, serta pembiayaan UMKM yang terus meningkat, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM terbukti menjadi fondasi kuat bagi ekonomi Kepulauan Riau yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. ***
Baca Juga: Bagaimana Industri Hulu Migas Menggerakkan Ekonomi Kepri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
