DPRD Batam Persoalkan Dampak Reklamasi Kampung Kelembak

Reklamasi kampung kelembak
Suasana dialog warga Kampung Kelembak soal reklamasi di daerah mereka, Nongsa, Batam, baru-baru ini. Foto: gokepri/Engesti

BATAM (gokepri) – Anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Batam, Muhammad Yunus meminta agar permasalahan reklamasi dan pengrusakan hutan mangrove di Kampung Kelembak, Kelurahan Batu Besar, Nongsa segera diselesaikan.

Menurut dia, proyek di sana sudah berdampak buruk bagi pendapatan nelayan. Apalagi sebagian proyek reklamasi yang dilakukan masuk ke dalam kawasan hutan lindung. “Instansi terkait harus tegas. Selama ini BP selalu mengangkangi yang namanya hutan lindung. Mereka memberikan PL ternyata saat mau disertifikatkan, hutan lindung atau kawasan mangrove,” kata dia saat dihubungi, Jumat 12 Mei 2023.

Ia menuturkan permasalahan seperti di Kelembak bukan yang pertama kali terjadi di Batam. Banyak kasus reklamasi, eksploitasi hutan lindung hingga pengerusakan magrove di Kelurahan Batu Besar, Nongsa. “Kalau berdasarkan aturan magrove yang rusak oleh perusahaan itu yang diganti. Kalau satu haktare yang diganti sama, selama ini kan tidak,” kata Yunus.

Baca Juga: DLH Batam Akui Belum Terima Laporan Soal Reklamasi di Nongsa

Meski ia mengaku setuju dengan adanya proyek reklamasi di kawasan Kampung Kelembak, Kelurahan Batu Besar, Nongsa Batam. Namun proyek itu harus sesuai aturan sehingga tidak berdampak buruk terhadap aktivitas nelayan. Proyek reklamasi harus mempengaruhi lingkungan sekitar. Artinya tidak berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan.”Jangan sampai pencemarannya abrasi dan erosi mengganggu nelayan sekitar,” kata dia.

Kepentingan masyarakat pun harus diutamakan mengingat proyek reklamasi itu menggangu aktivitas di nelayan di sana. “Ya memang tidak bisa menyetop pengerjaan itu. Perusahaan harus memberikan kompensasi yang layak. BP pun harus tegas, PL di sana sudah sesuai belum dengan tata ruang Batam. Jangan sampai dikasih PL pemukiman ternyata hutan lindung,” kata dia.

Sebelumnya, nelayan kampung Kelembak Kelurahan Batu Besar Nongsa, mengeluh lantaran tak bisa melaut. Pendapatan mereka berkurang akibat aktivitas reklamasi. Salah satu nelayan, Ali mengaku menderita kerugian akibat adanya proyek reklamasi di kawasan itu. Bakau dan anak sungai yang ditimbun telah menjauhkan biota laut yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Reklamasi yang dilakukan tak hanya ada di satu titik namun ada beberapa titik lain. Data yang diberikan Ali ada sekitar 25 anak sungai yang di timbun dan puluhan hektar hutan bakau yang rusak. Aktivitas perusahaan pun terbilang ilegal. Sebab, kata Ali, penimbunan atau reklamasi yang dilakukan dilakukan di kawasan hutan lindung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti

BAGIKAN