DPRD Batam Desak Disdukcapil Selesaikan NIK di Sistem BPJS Kesehatan

Bapemperda DPRD Batam rapat tentang Jamkesda bersama Pemko Batam, Rabu (30/6/2021).
Bapemperda DPRD Batam rapat tentang Jamkesda bersama Pemko Batam, Rabu (30/6/2021).

Batam (gokepri.com) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menyelesaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Batam yang belum terkonsolidasi secara sistem di BPJS Kesehatan. Saat ini ada sekitar 6.000 NIK yang terparkir dan tidak bisa jadi peserta BPJS Kesehatan JKN KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Desakan itu disampaikan anggota Bapemperda DPRD Batam, Utusan Sarumaha, saat rapat tentang Jamkesda bersama Pemko Batam, Rabu (30/6/2021). Rapat itu dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Batam Hendrik dan dihadiri sejumlah anggota Bapemperda DPRD Batam seperti Utusan Sarumaha, Safari Ramadhan, dan Muhammad Yunus.

“Sebanyak 6.000 NIK warga yang terparkir itu ditolak oleh BPJS Kesehatan. Karena NIK invalid atau tidak bisa terbaca di BPJS Kesehatan,” ucap Utusan.

Menurut Utusan, permasalahan NIK invalid ini harus segera dikonsolidasikan agar masyarakat bisa segera masuk dalam program JKN yang ditanggung APBD. Caranya, dengan memanggil yang bersangkutan datang ke Disdukcapil untuk memastikan penyebab tidak aktifnya NIK tersebut.

“Coba bayangkan jika yang 6.000 orang itu sakit, mereka tidak terlindungi. Maka dari itu Disdukcapil Batam harus segera menyelesaikan NIK tersebut,” kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Batam tersebut.

Utusan menjelaskan, rapat Bapemperda dilakukan untuk memberikan masukan kepada Pemko Batam. Pemerintah harus hadir bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Kehadiran pemerintah ini tidak boleh setengah-setengah, namun harus sepenuh hati. Selama ini di Pemko Batam ada kebijakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT), Bapemperda memberikan masukan agar itu tidak terulang.

“Kasihan masyarakat kita yang sudah capek-capek mengurus segala persyaratan, ternyata yang bisa dicover tidak keseluruhan. Sementara penjelasan dari Dinkes Kepri menyatakan bahwa tidak ada persolan kalau tidak menggunakan TMT,” ungkapnya.

Pembahasan ini, lanjut Uutsan, adalah bentuk pengawasan DPRD Batam terhadap Pemko Batam dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait peraturan kepala daerah yang mengatur tentang jaminan kesehatan masyarakat. “Semuanya ada norma. Jika norma itu sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan rekomendasi kepada masyarakat, baik itu untuk bantuan pelayanan kesehatan maupun bantuan kepentingan PBI APBD,” jelasnya.

Ditegaskannya, Bapemperda DPRD Kota Batam akan terus memantau secara berkelanjutan, apakah catatan dan masukan yang diberikan dilaksanakan atau tidak. Jika tidak dilaksanakan oleh OPD terkait, maka DPRD punya hak politik. Karena itu adalah bentuk perhatian serius kepada masyarakat yang tidak beruntung, yang tidak mampu membayar iuran sendiri dan tidak mampu berobat dengan biaya sendiri.

Baca juga: DPRD Batam Sarankan Pihak Leasing Buka Komunikasi dengan Debitur

“Urusan kesehatan adalah urusan wajib pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan ada lagi hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (eri)

BAGIKAN