Batam (gokepri.com) – Batam pada 2025 bakal punya Rumah Sakit Haji. Fasilitas ini untuk melayani jamaah haji dan masyarakat sekitar.
“Dalam lima tahun, bisa menjadi rumah sakit tipe D. Secara matematika bisa,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau Mahbub Daryanto dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Batam, Senin (14/12/2020).
Ia menyatakan pembangunan rumah sakit itu untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji, mengingat embarkasi dan debarkasi haji di Batam melayani jamaah dari empat provinsi setiap tahunnya.
Pembangunan rumah sakit haji dimulai tahun depan, dengan mendirikan klinik kesehatan. Setelah itu, kapasitasnya akan terus ditingkatkan hingga menjadi rumah sakit tipe D pada 2025.
“Tahun depan klinik pratama menjadi ‘road map’ awal sebagai rumah sakit, setelah itu klinik utama. Klinik utama setara dengan rumah sakit tipe D,” katanya.
Klinik kesehatan haji itu akan dibangun di lingkungan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Batam.
Ia mengatakan setiap harinya, terdapat belasan warga yang mendaftar haji di sana, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih kepada calon jamaah haji.
Kehadiran klinik ini juga diharapkan bisa membantu sekitar 500 orang karyawan dan karyawati Kemenag dalam merawat kesehatannya.
Pembiayaan Haji
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah dan masyarakat, bahwa pola pembiayaan haji saat ini tidak baik karena disubsidi menggunakan nilai manfaat dari setoran biaya perjalanan ibadah haji.
“Kami khawatir, sistem keuangan haji kita ini bisa berbahaya kalau tetap dibiarkan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau, Senin.
Ia mengatakan, saat ini setengah biaya haji merupakan subsidi dari hasil pengelolaan setoran awal biaya haji yang disetorkan calon jamaah.
Namun, nilainya hanya mampu memberangkatkan 250 ribu jamaah haji. Apabila Pemerintah Arab Saudi membuka kuoa haji untuk 400 ribu jamaah haji, maka dananya tidak mencukupi.
“Itu bahaya. Oleh karena itu, mulai sekarang sudah boleh dipikirkan bagaimana caranya,” kata dia.
Satu caranya, kata dia, dengan menaikkan ongkos haji. Namun, perlu dipikirkan bagaimana pola peningkatannya.
Ia mengatakan pihaknya menyampaikan persoalan itu ke sejumlah daerah, agar dapat memikirkan solusinya bersama.
“Kalau naik, cara menaikkannya bagaimana. Supaya masyarakat jangan merasa dizolimi. Itu penting,” kata dia.
(Can/ant)
|Baca Juga: Niat Haji Jangan Kendor Meski Pandemi
