BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada penguatan pendapatan daerah serta belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam perubahan anggaran tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan banjir dan persampahan, hingga pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi masyarakat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, perubahan APBD tidak semestinya hanya menjadi pergeseran angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus memiliki target dan hasil yang dapat diukur.
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa besar yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus punya arah, target dan hasil yang jelas,” kata Amsakar saat menyampaikan tanggapan Pemerintah Kota Batam atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (2/9).
Dalam perubahan APBD tersebut, pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target penerimaan pajak daerah tercatat naik 7,21 persen.
Amsakar mengatakan peningkatan PAD tidak semata-mata ditempuh dengan menaikkan tarif pajak maupun retribusi. Pemerintah memilih mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah ada melalui pemutakhiran data, pendataan objek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan hingga penagihan piutang.
Sejumlah potensi penerimaan juga akan dioptimalkan, di antaranya piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), objek pajak baru dan reklame videotron serta intensifikasi pada sejumlah sektor.
Meski mengejar peningkatan pendapatan, pemerintah tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar kebijakan fiskal tidak menambah beban warga.
Pada sisi belanja, anggaran pegawai mengalami penurunan 1,46 persen. Sementara belanja barang dan jasa meningkat untuk mendukung kebutuhan pelayanan publik, termasuk sektor persampahan, kesehatan, keselamatan lalu lintas serta operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pemerintah juga menekankan agar efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian. Besarnya serapan anggaran, kata Amsakar, tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan.
Masukan DPRD mengenai belanja yang bersifat seremonial juga menjadi perhatian pemerintah agar ruang fiskal dapat lebih banyak dialihkan untuk program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Salah satu sektor yang mengalami penguatan adalah belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi yang meningkat 20,98 persen.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus mendukung penanganan banjir, pengelolaan persampahan, keselamatan lalu lintas dan penyediaan sarana transportasi publik.
Pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar lebih merata, termasuk hingga wilayah hinterland. Pemerintah ingin konektivitas dan pelayanan dasar tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Untuk persoalan banjir, penanganan dilakukan dengan pendekatan terpadu. Pemerintah mempertimbangkan keterkaitan antara jalan, drainase, permukiman, kawasan industri, tata ruang dan lingkungan sehingga penanganan tidak dilakukan secara parsial.
Sementara itu, penguatan sektor persampahan diarahkan mulai dari operasional pengangkutan, penyediaan kendaraan dan alat berat hingga pembangunan bak lindi.
“Penanganan persampahan harus dilakukan dari hulu sampai hilir,” kata Amsakar.
Di tengah peningkatan belanja infrastruktur, pemerintah tetap mempertahankan perhatian terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Pada sektor pendidikan, anggaran diarahkan bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan persentase alokasi, tetapi harus berdampak pada peningkatan akses, pemerataan dan mutu pendidikan.
Hal serupa diterapkan dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah memastikan perluasan kepesertaan berjalan seiring dengan peningkatan akses layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan serta kualitas pelayanan.
Perlindungan sosial juga tetap menjadi bagian dari prioritas perubahan APBD. Program yang disiapkan antara lain beasiswa, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, jaminan kesehatan bagi pekerja rentan serta bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Amsakar menegaskan, seluruh penyesuaian anggaran tersebut diarahkan agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Batam.
Penguatan ekonomi menjadi bagian lain dari arah perubahan APBD. Pemerintah mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.
UMKM diperkuat melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, pemasaran dan digitalisasi. Sementara investasi diarahkan agar memberikan efek berganda melalui penciptaan lapangan kerja, kesempatan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
Kualitas tenaga kerja juga menjadi perhatian melalui pelatihan, pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
Dalam pembahasan perubahan APBD, pemerintah turut menyiapkan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal Pemko Batam pada Bank Riau Kepri Syariah.
Seluruh masukan delapan fraksi DPRD selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan bersama dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026. Pendalaman teknis akan dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Batam Aweng mengatakan, pembahasan perubahan APBD harus berjalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
“Terima kasih atas seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan. Ini menjadi bagian penting dalam menyempurnakan perubahan APBD. Yang terpenting, kita ingin setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Aweng.
Penulis: Engesti
