Batam (gokepri.com) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepri menurun. Dari awalnya 1,74 persen kini tinggal 1,2 persen saja.
Hal itu diungkapkannya saat bertemu dengan utusan khusus presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di Graha kepri, Kota Batam, Sabtu 2 Agustus 2023.
“Jumlah penduduk yang dikategorikan miskin ekstrem turun hingga 12.100 jiwa pada 2022,” kata Ansar.
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem di Tanjungpinang Turun Signifikan, Ini Penyebabnya
Ansar mengatakan angka kemiskinan ekstrem itu terus mengalami penurunan. Di tahun 2021 terdapat 41.300 jiwa, lalu di tahun 2022 angka tersebut menurun menjadi 29.200 jiwa atau berkurang hingga 12.100 jiwa.
Sebanyak 29 jiwa atau 1,2 persen inilah yang menurut dia masih harus diselesaikan. Secara umum persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kepri sepanjang tahun 2022 terus mengalami perbaikan.
“Terutama dari sisi jumlah masyarakat miskin dan juga upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian,” kata Ansar.
Ia mengungkapkan ada beberapa program terkait pembangunan di Kepri untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya program penyambungan listrik ke pulau-pulau.
Kemudian juga ada program mikro ekonomi berupa pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen, hingga program gerakan menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah.
“Terkait ketahanan pangan, Kepri memang memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian. Salah satunya, belum mampu memenuhi sendiri secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” kata Ansar.
Sementara untuk ketersediaan lahan pertanian di Kepri juga sangat terbatas. Ditambah lagi dengan keberadaan lahan yang dikelola para petani yang sebagian adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri, pengembangan pertanian pun sulit.
Kepri juga menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
“Ini masih ditambah dengan rentang kendali antarpulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal,” katanya.
UKP Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono, mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta melihat langsung ke lapangan guna membahas berbagai permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
“Koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepri, agar bersama – sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut,” ujar Mardiono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: Antara
