Jakarta (gokepri) – Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan pemberantasan korupsi dapat dimulai dari sikap dan keteladanan di tingkat tertinggi, yakni presiden.
“Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas maka dia akan menular ke bawah, ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif maka sikap itu akan menular juga ke bawah,” ujar Anies kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/1) malam.
Anies usai acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta, menyebut komitmennya bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan dan anti korupsi sejak kami muda dan sampai kami bertugas di pemerintahan.
Baca Juga: Desak Anies Demi Pencerdasan Generasi Muda
Paslon nomor urut satu tersebut berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum, serta independensi KPK, yang artinya harus melakukan revisi atas undang undang KPK.
Kedua, mengembalikan orang orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. “Bukan berarti orang lama dikembalikan tapi prinsip rekruitmen mendasarkan kepada integritas yg tanpa toleransi. Baik untuk pimpinan maupun untuk pegawai KPK,” ujar dia
Dari sana, ia dapat mengharapkan, lembaganya menjadi independen, dan kedua, orang orang yang berada di dalamnya berintergritas dan ini termasuk sistem rekruitmen.
Ketiga, dengan cara kode etik KPK dijaga tinggi dan disiplinkan. Di mana pimpinan KPK, Anies menilai para pegawai disiplin betul di dalam melaksanakan kode etik, dan seluruh pegawai KPK menggunakan kedisiplinan yang sama
“Saya ingat pada saat saya bertugas menjadi ketua komite etik KPK pada 2012, saya berkantor selama tiga minggu dan ketika berinteraksi mereka disiplin sekali. Saya ketemu di lift pegawai KPK, saya tanya sedang sibuk apa, mereka akan bilang mohon maaf pak kami tidak bisa menjawab. Jadi bukan diselimurkan, dikatakan kami tidak bisa menjawab,” ujar dia.
Dari hal itulah pesan yang tersirat bahwa pegawai tersebut memiliki integritas untuk kode etik. “Hari ini kita merasakan komitmen itu turun, kultur menjaga etika itu seakan hilang dan kami ingin lembaganya independen, rekruitmennya berintergritas tapi juga kode etiknya dijaga disiplin yang tinggi,” kata dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan berjanji mengembalikan muruah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies ingin melakukan itu usai melihat titik nadir Lembaga Antirasuah dari sejumlah survei CSIS. Menurut Anies, hasil survei CSIS menyebut KPK menjadi lembaga kedua terendah yang dipercaya masyarakat. Di bawah Lembaga Antirasuah ada DPR.
“Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya,” kata Anies di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024. Dia menilai mengembalikan muruah KPK penting. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. “Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK,” ujar Anies.
Acara PAKU di KPK
Sebagai gambaran, memasuki hari ke-51 kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selain menebarkan optimisme ke sejumlah daerah, ketiga pasangan calon menegaskan komitmennya dalam penguatan antikorupsi pada acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (17/1).
Dalam acara PAKU Integritas, ketiga pasangan calon juga sempat memaparkan pandangannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menariknya, di antara upaya yang berbeda-beda, ketiganya memiliki pandangan yang sama bahwa integritas dibangun dan dimulai dari pemimpin sebagai contoh untuk ke bawahnya.
Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Suianto-Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta. Prabowo mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh, di antaranya memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Sanksi tersebut merupakan kebijakan yang realistis untuk menekan korupsi karena kurangnya transparansi menjadi celah aksi rasuah itu terjadi.
Dia menyoroti kualitas hidup para pejabat negara dan aparatur sipil negara, sebagai kelompok yang rentan korupsi, juga harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, Prabowo juga mengusulkan jika perlu penindakan korupsi menerapkan metode pembuktian terbalik.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemani Mahfud menghadiri menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta.
Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemberantasan korupsi.
Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.
KPU RI sudah menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan hari pemungutan suara akan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News